Mahasiswa Jogja Gelar Aksi di Pertigaan UIN, Tuntut Penghapusan Tunjangan DPR dan Reformasi Aparat

TRIBUNJOGJA.COM - Seruan penghapusan tunjangan DPR, reformasi total aparat, hingga penolakan kenaikan pajak menggema dalam aksi ratusan mahasiswa di pertigaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu (30/8/2025).

Demonstrasi ini menjadi lanjutan gelombang protes di sejumlah daerah.

Pantauan di lapangan, aksi dimulai sekira pukul 14.30 WIB. 

Arus lalu lintas di sekitar lokasi ditutup dan dialihkan. Massa dari berbagai kampus bergantian berorasi di badan jalan.

Sejumlah material dibakar di tengah jalan sehingga api beberapa kali membara selama aksi berlangsung. Beberapa personel TNI tampak memantau dari tepi jalan.

Dalam orasi, peserta menyoroti lembaga DPR yang dinilai tak peka terhadap kondisi masyarakat.

Mereka menilai besarnya tunjangan anggota DPR tidak sejalan dengan situasi ekonomi rakyat.

Kritik juga diarahkan pada aparat kepolisian terkait pola pengamanan demonstrasi di beberapa daerah, terutama Jakarta, yang dinilai berlebihan. 

“Suara rakyat adalah suara Tuhan dan Tuhan mengecam adanya kekerasan,” kata salah seorang orator.

Dalam selebaran yang dibagikan, massa menyampaikan sejumlah tuntutan: pembatalan seluruh kenaikan pajak bagi rakyat; penghapusan semua tunjangan DPR; penyetaraan gaji anggota DPR dengan upah buruh;

pelucutan senjata polisi; penyitaan harta koruptor; serta ajakan membentuk komite-komite aksi perlawanan sebagai organ demokratis rakyat.

Ketua DEMA UIN Sunan Kalijaga, Umar Ma’ruf, menyatakan aksi ini merupakan luapan kemarahan atas carut-marut kebijakan pemerintah dan melemahnya fungsi lembaga negara. 

“Hari ini situasi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Eksekutif, legislatif, maupun yudikatif semuanya mengalami kemunduran. Ini menjadi akumulasi puncak kemarahan masyarakat,” ujarnya.

Umar mengatakan mahasiswa menuntut reformasi total TNI dan Polri, terutama terkait pola penanganan aksi yang dinilai represif.

Ia mengklaim, sebelum aksi berlangsung, pihaknya sempat didatangi unsur TNI yang mencoba mengintervensi gerakan mahasiswa. Selain itu, kritik keras juga dialamatkan ke DPR.