Sri Sultan HB X: Pejabat Harus Peka, Jangan Timbulkan Kecemburuan Sosial

TRIBUNJOGJA.COM - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah masing-masing.

Hal itu disampaikan Sultan usai mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri yang digelar secara daring, Sabtu (30/8/2025).

“Kepala daerah punya tanggung jawab untuk menjaga daerahnya masing-masing. Berarti harus bisa berperan aktif di dalam membangun daerahnya dari kemungkinan instabilitas. Yang kedua, hati-hati di dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang ada,” ujar Sultan.

Sultan menyinggung sejumlah aktivitas yang dapat memicu persoalan di masyarakat jika tidak disikapi dengan bijak.

Sultan mencontohkan kasus joget-joget anggota DPR di sela rangkaian Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8) lalu.

Video ini mendapatkan kritikan dari publik, yang dikaitkan dengan gaji dan tunjangan yang didapat anggota dewan.

“Itu sebetulnya kan peristiwa terakhir, setelah selesai sidang. Tapi dipasang di TV, misalnya gitu loh, sepertinya itu bagian dari proses acara, padahal sebenarnya itu sudah akhir dari acara. Tapi dibuat sedemikian rupa sepertinya itu sesuatu yang akhirnya timbul persoalan dan kotoran di publik. Jadi hati-hati ya, menyebarluaskan sekarang hal-hal seperti itu. Jadi peka,” kata Sultan.

Sultan menekankan pentingnya kesadaran pejabat publik menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat, terutama di tengah kesenjangan ekonomi. 

“Sekarang hanya masalahnya bagaimana diri kita masing-masing, pejabat itu sendiri, bisa menyesuaikan pada kondisi lingkungan sosial. Di satu pihak kondisi ekonomi yang berbeda—kayak miskin dan sebagainya itu—ya bagaimana kita tidak pamer, misalnya gitu loh,” ucapnya.

Terkait pengamanan di titik vital DIY pasca kerusuhan yang terjadi di Polda DIY, Jumat (29/8) malam, Sultan menilai situasi masih terkendali.

Menurutnya, yang lebih penting adalah perilaku pejabat agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. 

“Tapi harap saya kalau aspirasinya memang seperti itu ya kita kondisioningkan bagaimana sebaiknya pimpinan-pimpinan daerah ini bisa memberikan sosialisasi atau punya sikap-sikap yang memang aduroso, tidak sekedar apa yang dia pikirkan, tapi apa yang harus dia rasakan,” kata Sultan.

Sultan juga menyinggung soal pelaksanaan acara seremonial di DIY. Menurutnya, kegiatan seremonial tetap dimungkinkan namun disarankan lebih sederhana.

“Sekarang yang dimaksud seremonial itu seperti apa, karena ketentuan-ketentuan itu kan ada. Tapi mungkin lebih sederhana, lebih dalam arti terbatas kan juga bisa. Prinsipnya kan boleh gitu loh. Ya umpan-papan itu tadi, kalau kondisinya tidak menguntungkan ya kalau memang itu dipertimbangkan nggak usah ya mungkin lebih baik,” ujarnya.

Sultan juga menegaskan pentingnya mengedepankan nurani dalam bersikap. 

“Ini kan kita bicara rasa semua jadinya, bukan apa yang dipikirkan. Karena yang dipikirkan itu bisa bohong, kalau yang dirasakan kan tidak, karena yang bicara nurani. Kan gitu,” katanya.