Jelang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Catatan dan Capaian

Oleh:  Harman Nugroho, Aktivis Aliansi Santri Peduli Indonesia (ASPI) Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM - Pada 20 Oktober 2025 mendatang, Pemerintahan Prabowo-Gibran tepat berusia satu tahun dalam mengemban amanat untuk melayani rakyat Indonesia. 

Satu tahun yang menjadi langkah awal dari perjalanan panjang pemerintah untuk sebuah perubahan besar, berbenah, berinovasi, dan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. 

Dalam kurun waktu tersebut, ada catatan yang perlu dilakukan pemerintah untuk kemajuan Pembangunan Indonesia, tetapi banyak capaian yang juga telah didapatkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Catatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan catatan evaluasi dan kritik dari masyarakat. 

Beberapa kritik terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak efektif atau tidak tepat sasaran. 

Beberapa poin penting yang dapat menjadi sorotan antara lain terkait Kebijakan Ekonomi. 

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah meluncurkan beberapa kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan ini masih perlu dievaluasi.

Sementara terkait Kesejahteraan Sosial, Pemerintahan Prabowo-Gibran telah meluncurkan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, termasuk program bantuan sosial dan pendidikan. 

Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa program-program ini efektif dan tepat sasaran. 

Sedangkan terkait Tantangan Global, Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi global.

Pemerintah perlu memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa Indonesia tetap stabil dan sejahtera.

Dalam satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, masih banyak catatan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. 

Pemerintah perlu terus meningkatkan kinerjanya dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.