Pemda DIY Tegaskan Komitmen Distribusi LPG 3 Kg yang Tepat Sasaran

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan pentingnya memastikan distribusi LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran dan tersedia dengan harga terjangkau.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Diseminasi Hasil Kajian HET LPG 3 Kilogram di Wilayah DIY: Harga, Akses, dan Keadilan" yang digelar di Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta, pada Senin (18/11/2024) kemarin.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama semua pihak dalam memastikan keberhasilan distribusi LPG bersubsidi ini. Pendataan berbasis KTP atau aplikasi perlu terus diperkuat agar distribusi benar-benar tepat sasaran,” ujar Beny.

FGD ini merupakan hasil inisiasi Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) bersama Pemda DIY, Bank Indonesia, dan PT Pertamina. Kajian tersebut mencakup survei terhadap 507 responden dari lima kabupaten/kota di DIY, melibatkan pengguna rumah tangga, UMKM, serta pelaku distribusi seperti pangkalan dan pengecer.

Dalam paparannya, Tim Pustral UGM mengungkapkan bahwa harga LPG 3 kg di pasaran saat ini sudah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur melalui Pergub DIY Nomor 28 Tahun 2015, yakni Rp 17.980 per tabung.

Meski begitu, survei menunjukkan mayoritas masyarakat tidak keberatan dengan rencana penyesuaian HET asalkan harga tetap wajar dan pasokan terjaga.

Baca juga: Pemda DIY Alokasikan Rp11 Miliar untuk Perbaikan Jalan Srandakan-Poncosari-Pandansimo

Sekda DIY juga menegaskan pentingnya pengawasan distribusi LPG hingga ke tingkat sub-penyalur untuk menghindari kelangkaan dan disparitas harga.

 “Kami berharap Pertamina dapat menjaga ketersediaan LPG yang mudah diakses dan berkeadilan, terutama dalam rangka penyesuaian HET yang akan ditetapkan,” tambahnya.

Keberadaan jaringan pangkalan LPG yang memiliki radius jangkauan 500 meter hingga 1 kilometer dinilai cukup memadai untuk kebutuhan masyarakat DIY.

Hal ini turut mendukung upaya Pemda DIY dalam menciptakan kebijakan HET yang sesuai dengan kecenderungan regional di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten guna mencegah perbedaan harga signifikan.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, FGD merekomendasikan perlunya konsolidasi antara pemangku kepentingan, sistem monitoring dan evaluasi, serta pelibatan aparat hukum dalam pengawasan.

Selain itu, koordinasi dengan pelaku usaha dan masyarakat menjadi langkah kunci dalam menjaga kestabilan pasar dan keberlanjutan distribusi LPG 3 kg di DIY.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan PT Pertamina, Bank Indonesia DIY, dan narasumber dari Pustral UGM, termasuk para ahli dari berbagai bidang seperti ekonomi, transportasi, kebijakan publik, dan sosial. (*)