Basuki menambahkan, pemerintah siap menerima masukan, misalnya dari DPR RI, apabila diminta agar program iuran Tapera diundur. Ia menyatakan, pihaknya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mengikuti masukan tersebut.

"Jadi, kalau misalnya ada usulan apalagi DPR misalnya waktu MPR untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga, kita akan ikut," imbuh Basuki.

Ketentuan mengenai Tapera ini dihujani kritik dan dikeluhkan oleh publik lantaran bakal memotong penghasilan para pekerja.

Pengusaha pun bakal diwajibkan membayar sebagian ituran dari para pekerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menyebutkan, besaran simpanan Tapera adalah 3 persen dari gaji atau upah.

Sebanyak 2,5 persen ditanggung pekerja, sedangkan sisanya ditanggung pemberi kerja. Kebijakan ini pun mendapat respons negatif dari masyarakat.

Sampai-sampai, kelompok buruh turun ke jalan menolak kebijakan ini.

Massa demo tolak program Tapera menyalakan flare warna-warni saat beraksi di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Massa masih melakukan aksinya sambil mengibarkan bendera Partai Buruh dan panji-panji serikat buruh.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal meminta DPR RI tidak cuci tangan terhadap polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“DPR juga ikut tanggung jawab. Jangan cuci tangan. Kan dia yang bikin UU-nya juga,” ujar Said Iqbal di depan Patung Arjuna Wijaya, Gambir.

Dalam aksi hari ini, massa menuntut agar pemerintah segera mencabut PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera.

Said mengatakan, jika pemerintah tidak mendengarkan aspirasi ini, akan ada aksi lanjutan yang lebih luas, bahkan di seluruh Indonesia.

Selain itu, Partai Buruh juga akan mengajukan gugatan judicial review terhadap peraturan ini ke Mahkamah Agung.

Gugatan yang akan diajukan minggu depan ini berbeda dengan yang akan diajukan oleh Apindo.