Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) TK dan PAUD tahap 2 diperkirakan akan cair pada November ini.
Namun, hingga pertengahan bulan ini, bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut belum cair di Kota Yogyakarta.
Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, RR Sri Hartati mengatakan belum mengetahui secara pasti kapan BOP TK dan PAUD tersebut akan tersalurkan ke lembaga-lembaga.
Sebelumnya, pihaknya telah mengupayakan agar BOP tersebut dapat cair November ini.
Baca juga: Sekolah Dijadikan Tempat Pengungsian, Dinas Pendidikan Sleman Sebut Perlu ada MoU
Baca juga: Tas Siaga Bencana, Tas Cepak yang Harus Dimiliki Warga untuk Antisipasi Merapi
"Keuangan Balai Kota yang tahu kapan cairnya karena yang sedang memproses di sana. Kami sudah memasukkan berkas pada 2 November," ujar Tati -sapaan RR Sri Hartati- kepada Tribun Jogja, Kamis (12/11/2020).
Sementara, Bendahara TK Negeri (TKN) Pembina, Edi Novantoro mengatakan hal senada bahwa pencairan BOP tahap 2 belum dilakukan.
Sedangkan BOP TK dan PAUD tahap 1 telah dicairkan pada Mei 2020.
"Proposal pengajuan sudah kami berikan, tinggal menunggu pencairan. Kalau (TK) negeri tiap bulan harus memberikan SPJ (surat pertanggungjawaban)," tutur Edi.
Ia menyebutkan, besaran BOP adalah Rp 600 ribu per anak per tahun.
Syarat siswa dapat memperoleh BOP di antaranya tercatat di data pokok pendidikan (Dapodik) dan berusia kurang dari tujuh tahun.
Baca juga: Insan Pariwisata Indonesia Berkomitmen Membangkitkan Potensi Pariwisata tiap Daerah
Baca juga: BNPB Pastikan Kesiapan Mitigasi Merapi Berjalan Optimal
Di TKN Pembina, total terdapat 123 siswa. Namun, hanya 115 siswa yang berusia kurang dari tujuh tahun.
"Kebutuhan untuk 8 siswa lainnya diambilkan dari BOSDA (bantuan operasional sekolah daerah)," ungkap Edi.
Ia merincikan, pada BOP tahap 2 TKN Pembina total mendapat Rp 34,5 juta.
Sebanyak 50 persen di antaranya atau sejumlah Rp17,25 juta digunakan untuk bahan pembelajaran siswa, 35 persen atau Rp 12,075 juta untuk kebutuhan pendukung (semisal pemberian makanan tambahan, obat-obatan, listrik, dan pulsa telepon kantor), serta 15 persen lainnya atau Rp 5,175 juta digunakan untuk pemeliharaan sekolah.