Pemerintah Serius Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Dosen, Anggarkan Rp 178 Triliun di 2026

Pada tahun 2026 mendatang, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 178,7 triliun untuk tunjangan guru dan dosen

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
Dok Humas Pemkab Gunungkidul
Para PPPK guru yang resmi diangkat oleh Pemkab Gunungkidul pada Senin (26/06/2023) kemarin. Mereka sebelumnya berstatus sebagai guru honorer. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Dukungan pemerintahan Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan guru dan dosen luar biasa.


Pada tahun 2026 mendatang, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 178,7 triliun untuk tunjangan guru dan dosen.


Sementara secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 757,8 triliun untuk sektor pendidikan.


Anggaran ini diklaim merupakan anggaran terbesar sepanjang sejarah Indonesia


Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sidang tahunan pembacaan nota keuangan, Jumat (15/8/2025). 


"Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp 178,7 triliun," kata Prabowo dikutip dari Kompas.com yang melansir akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (20/8/2025). 


Prabowo mengungkapkan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencerdaskan bangsa.


Di antaranya dengan menyiapkan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.


Kemudian juga menyiapkan anggaran senilai Rp 150,1 triliun untuk peningkatan kualitas fasilitas sekolah atau kampus.


Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mewanti-wanti kepada seluruh pihak untuk menggunakan anggaran pendidikan secara tepat sasaran.


Terutama dalam kaitannya untuk peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, serta penyelarasan antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. 


Adapun anggaran pendidikan juga ditujukkan untuk penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.


 "Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja," ungkapnya. 


Meski anggaran yang disediakan oleh pemerintah cukup besar, kebijakan itu masih mendapatkan kritik.


Sebab, hampir setengah dari anggaran pendidikan sebesar anggaran pendidikan akan digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved