Cegah Keracunan Pelajar, Pemkab Sleman Minta Guru Cicipi MBG sebelum Dibagikan ke Siswa

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman meminta kepada guru agar selalu memitigasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum dibagikan kepada siswa. 

Mitigasi dilakukan dengan pengecekan, bahkan bila diperlukan mencicipi makanan.

Hal ini dinilai penting untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal yang beberapa waktu lalu menimpa ratusan siswa SMP di Kapanewon Mlati. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Susmiarto menyampaikan, pascainsiden keracunan massal ratusan siswa di Mlati, pihaknya telah mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk menyamakan persepsi.

Langkah antisipasi apa yang bisa diterapkan, satu di antaranya, Dinas Pendidikan Sleman meminta kepada sekolah agar selalu mengecek ketika menerima menu MBG dari masing masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tugas guru mengecek, bahkan bila diperlukan mencicipi untuk memastikan kualitas makanan sebelum dibagikan kepada siswa. 

"Saya minta ini dibuat (SOP) tertulis, sehingga kita mitigasi, kejadian seperti itu," kata Susmiarto, Rabu (20/8/2025). 

Ia bercerita, saat peristiwa keracunan massal di Mlati, selain siswa ada juga guru yang ikut bergejala karena ikut mencicipi menu MBG.

Menurut Susmiarto, proses mitigasi awal sebenarnya sudah dilakukan, namun ternyata tetap lolos.

Karena itu, dia berharap ke depan ada standar operasional (SOP) secara tertulis bagaimana guru harus mengecek dan mencicipi MBG tersebut.

Hal ini tentu berdampak pada jumlah kuota yang didistribusikan.

Sebab MBG hanya diperuntukkan untuk siswa bukan guru. Namun demi kebaikan, Ia mengusulkan agar distribusi ke masing-masing sekolah dilebihi satu saja, untuk pengecekan menu. 

"Saya gak tahu, mungkin dikasih cadangan satu. Karena guru kan gak dapet," kata Susmiarto. 

Terkait tindaklanjut keracunan di Mlati, Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sleman ini mengaku belum berkomunikasi dengan pihak SPPG.

Sejauh ini, pihaknya baru mengumpulkan OPD terkait untuk menyamakan persepsi langkah penanganan apabila terjadi kasus serupa.