Presiden Prabowo Tabung Genderang Perang Terhadap Tambang Ilegal

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menabuh genderang perang terhadap tambang ilegal di Indonesia.

Prabowo menegaskan dirinya akan memberantas tambang-tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah tersebut.

Tambang ilegal, atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI), adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah.

Kegiatan ini melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, serta berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan masalah sosial. 

Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR di Gedung DPR RI, Jumat (15/8/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut saat ini setidaknya ada 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di Indonesia.

"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025) dikutip dari Tribunnews.

Banyaknya kerugian yang diakibatkan oleh tambang ilegal ini pun menjadi perhatian serius dari Prabowo.

Dia pun berjanji akan melakukan pemberantasan terhadap tambang-tambang ilegal ini.

Untuk bisa memberantas praktik pertambangan ilegal ini, Prabowo meminta dukungan kepada berbagai pihak.

Prabowo juga mengingatkan kepada "orang-orang besar", baik itu dari TNI, Polri, hingga pimpinan partai politik, agar tidak terlibat dan menghalang-halangi pemberantasan tambang ilegal ini.

Jika ada yang berani menghalangi upaya tersebut, kata Prabowo, akan ditindak tegas.

"Saya minta dukungan seluruh MPR (untuk memberantas tambang ilegal), saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat Indonesia."

Baca juga: Hiburan Rakyat HUT RI ke-80 Bebas Royalti, LMKN Tegaskan Lagu Kebangsaan Masuk Domain Publik

"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang besar, jenderal-jenderal dari manapun, jenderal dari TNI atau polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Prabowo.

Sebagai kepala negara, Prabowo menegaskan dirinya tidak akan melindungi oknum-oknum yang berada di balik tambang ilegal.

Termasuk jika ada anggota partainya yang terlibat dalam tambang ilegal, Prabowo tidak akan melindungi.

"Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya partai Gerindra, cepat-cepat kalau Anda terlibat, Anda jadi justice collaborator, Anda laporan aja karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi," ucapnya.

Namun, kata Prabowo, jika rakyat yang melakukan pertambangan, dia akan mengizinkan dan melegalkan hal tersebut.

"Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, tahu-tahu nyelundup ratusan triliun," tuturnya.

Tentang pemberantasan tambang ilegal, Prabowo juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengatur strategi dalam memberantas pertambangan ilegal tersebut.

"Saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu." katanya.

"Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu keadaan yang sebenarnya. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya," tegasnya.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo juga telah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik pertambangan ilegal di Indonesia, karena kekayaan alam tidak boleh dieksploitasi tanpa izin, merugikan negara, dan merusak lingkungan.

Prabowo menekankan bahwa praktik tambang ilegal tersebut tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri dan lapangan kerja bagi ratusan ribu rakyat Indonesia.

Artikel ini sudah tayang di Tribunnews.com.