Ini Wilayah yang Juga Naikan PBB Hingga Ratusan Persen, Ada Cirebon, Jombang Hingga Bone
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah mendapatkan protes dari masyarakat.
Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
Bupati Semarang Bupati Ngesti Nugraha menyebut kenaikan PBB ini tidak berlaku bagi semua wajib pajak.
Menurutnya, hanya sebanyak 45 wajib pajak dai total 775.009 NOP yang PBB-nya mengalami kenaikan.
Sementara sisanya tetap atau bahkan turun.
Ngesti menegaskan bahwa penetapan NJOP dilakukan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kenaikan umumnya terjadi di wilayah berkembang atau bernilai strategis.
Bergeser ke wilayah Jawa Timur. Kenaikan PBB juga terjadi di Kabupaten Jombang.
Kenaikannya pun cukup besar.
Salah satu wajib pajak bernama Joko Fattah Rochim mengaku PBB miliknya naik dari biasanya sebesar Rp 300 ribu per tahun menjadi Rp 1,2 juta bertahun.
Kenaikannya sekitar 400 persen.
Sebagai bentuk protes, warga menggelar aksi pembayaran PBB dengan menggunakan uang koin.
Protes warga itu langsung direspon oleh Bupati Warsubi yang berjanji tidak akan menaikkan PBB hingga 2027.
Di luar pulau Jawa, kenaikan PBB juga terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Di wilayah ini, PBB-P2 mengalami kenaikan hingga 300 persen.
Puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) wilayah Bone merespon kenaikan itu dengan menggelar aksi unjukrasa.
Aksi unjukrasa HMI itu digelar di depan kantor DPRD Bone.
Hampir sama dengan di Pati, aksi unjukrasa di Bone ini berakhir ricuh.
| Kronologi Anak Mantan Wali Kota Cirebon Ditangkap Saat Curi Sepatu di Masjid Raya At-Taqwa |
|
|---|
| Viral Meteor Melintas di Langit Cirebon, Kilatan Cahaya Disusul Suara Dentuman Keras Minggu Malam |
|
|---|
| Waswas Kenaikan PBB hingga 2026, Aliansi Ekonom Indonesia Desak Pemerintah Kembalikan TKD |
|
|---|
| Realisasi Pembayaran PBB-P2 di Klaten Hingga Juli 2025 Capai Rp25 Miliar |
|
|---|
| Pemkab Kulon Progo Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif PBB P2 Tahun 2025 |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.