Cegah Penyalahgunaan Proses PBJ, Irda Kulon Progo Beri Pendampingan ke Ulu-ulu Kalurahan

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Inspektorat Daerah (Irda) Kulon Progo memberikan pendampingan bagi para Ulu-ulu dari seluruh kalurahan di Aula Adikarta, Kantor Sekretariat Daerah Kulon Progo, Senin (04/08/2025).

Pendampingan diberikan dalam bentuk Coaching Clinic Antikorupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Inspektur Irda Kulon Progo, Arif Prastawa menjelaskan pendampingan penting diberikan untuk para Ulu-ulu. Sebab mereka bertanggungjawab terhadap kegiatan fisik di kalurahan.

"Para Ulu-ulu perlu mendapatkan pemahaman terkait prosedur PBJ yang benar demi meminimalisir kekeliruan," jelas Arif ditemui di Aula Adikarta.

Irda Kulon Progo kerap menemukan kekeliruan dalam proses PBJ di kalurahan, khususnya di kegiatan fisik pembangunan.

Seperti tidak sesuai spesifikasi, tidak sesuai perencanaan, kurangnya pengawasan, hingga kelebihan bayar.

Menurut Arif, kelebihan bayar terjadi saat volume kegiatan fisik dikurangi namun pembiayaannya tetap.

Sedangkan kurangnya pengawasan terjadi terkadang karena ketidaktahuan atau bahkan disengaja.

"Makanya perlu ada antisipasi agar tidak terjadi kekeliruan tersebut, sebab jika keliru maka Ulu-ulu akan menanggung akibatnya," ujarnya.

Baca juga: Kangen Simbah, Dua Siswa Sekolah Rakyat Sonosewu Pulang Sementara

Arif mengatakan para Ulu-ulu juga perlu memahami prosedur mekanisme PBJ apakah bentuknya swakelola atau lelang.

Termasuk memastikan perencanaan dan analisa pembiayaan dilakuka secara tepat.

Cara tersebut juga akan mencegah terjadinya perilaku korupsi dalam PBJ untuk kegiatan fisik. Apalagi anggaran kegiatan fisik cenderung naik dari tahun ke tahun.

"Jadi penggunaan anggaran bisa lebih efisien dan efektif, tidak ada yang mubazir," kata Arif.

Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko secara khusus hadir memberikan arahannya dalam kegiatan Coaching Clinic tersebut.

Menurutnya, pendampingan akan memperkuat komitmen dalam membentuk kalurahan yang bersih, berintegritas, dan akuntabel.

Ia turut mengingatkan agar pemerintah kalurahan berhati-hati dalam mengelola Dana Desa. Sebab Dana Desa sudah dialokasikan secara rinci untuk berbagai program pembangunan.

"Jangan sampai terjadi penyalahgunaan dana desa hingga wewenang di kalurahan," kata Ambar.(alx)