25.000 Rumah Subsidi Bakal Diluncurkan September Ini

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pemerintah bakal meluncurkan 25.000 rumah subsidi pada September 2025 yang direncanakan akan dihadiri langsung oleh Presideen Prabowo.

Peluncuran 25.000 rumah subsidi itu merupakan bagian dari program rumah subsidi sebanyak 350.000 unit pada tahun 2025 ini.

Rumah subsidi adalah rumah yang dibangun dengan harga terjangkau yang diperoleh melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik secara konvensional maupun dengan skema syariah.

Kuota rumah subsidi tahun ini meningkat hampir dua kali lipat dari yang biasanya hanya sekitar 200.000 menjadi 350.000.

Rencana peluncuran 25.000 rumah subsidi ini sudah dilaporkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (30/7/2025) kemarin.

"Saya laporkan bahwa kami membuat acara September, acara launching rumah subsidi rencana secara masif di September 25.000 yang rencana akan dihadiri presiden," kata Maruarar usai rapat dikutip dari Kompas.com.

Dalam kesempatan itu, Maruarar menyebut langkah pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi ini merupakan solusi untuk menjawab kebutuhan perumahan rakyat.

“Karena rumah subsidi ini pertama kali kuotanya meningkat. Biasanya sekitar 200.000-an, tahun ini ada 350.000,” ucapnya.

 Maruarar menyebut rumah subsidi akan diprioritaskan bagi petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi, hingga pekerja media.

"Dan pertama kali dibagi, kita ada pengalokasian buat petani 20.000 (unit), buat nelayan 20.000 (unit), buat juga buruh 20.000 (unit), kemudian juga buat teman-teman media 3.000 (unit), buat sopir sementara ini sudah dialokasikan 8.000 (unit), kemudian buat guru juga 20.000 (unit), dan berbagai macam masyarakat lainnya,” jelasnya.

Baca juga: Bangun di Sepertiga Malam: Niat Sholat Tahajud Beserta Arti dan Faedahnya

Kementrian Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun ini juga menyiapkan skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) perumahan untuk pertama kalinya di Indonesia. 

Program ini ditujukan untuk mendukung pengembang dan kontraktor, serta mendongkrak sektor pariwisata lewat pembangunan homestay.

"Saya melaporkan persiapan KUR perumahan, karena pertama kali di Indonesia ada kredit usaha rakyat untuk perumahan," ujarnya.

 Dalam kesempatan ini, Maruarar menambahkan pemerintahan Presiden Prabowo akan memberikan “karpet merah” terkait program rumah subsidi bagi rakyat kecil.

“Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Nantinya, kebijakan ini akan diwujudkan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta PPN ditanggung pemerintah hingga Desember 2025.

"Kemudian yang ketiga PPN, PPN ditanggung pemerintah, tadinya itu kebijakannya 0 itu dari Januari sampai Juni sudah dilaksanakan, baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis," jelas Maruarar.

Selain itu, Maruarar menyebut bahwa pengusaha properti bersedia menanggung DP (uang muka) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

 Ia menambahkan, dukungan CSR dari perusahaan besar juga mengalir deras untuk mendukung program perumahan rakyat.

Maruarar menilai fenomena ini sebagai praktik nyata dari “Berbaginomics” yang sejalan dengan semangat gotong royong.

 “Para pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi dengan cara membayarkan DP-nya, jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com.