Soal Polemik Pantai Sanglen, Ini Kata Bupati Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, angkat bicara soal polemik pengosongan kawasan Pantai Sanglen, Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

Dia menegaskan pembangunan kawasan wisata di Pantai Sanglen didasari izin resmi dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan kalurahan setempat.

"Surat dari Kraton dan kalurahan sudah terbit. Maka mari kita dukung bersama, karena ke depan tempat wisata ini akan menyerap tenaga kerja lokal dan memberdayakan Pokdarwis," kata Bupati, dalam keterangannya Rabu (30/7/2025).

Dia berpendapat proyek tersebut akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

Menurutnya, sektor pariwisata akan tumbuh, diikuti dengan pemberdayaan pelaku UMKM serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata.

Di sisi lain, dirinya juga tak menutup mata atas polemik yang muncul, terutama soal keberadaan sejumlah warga yang menempati kawasan tersebut.

Ia menegaskan bahwa lahan di Pantai Sanglen merupakan milik Kraton Ngayogyakarta, dan selama ini telah dimanfaatkan oleh warga tanpa dasar hak yang sah.

"Saya mengimbau kepada masyarakat yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut untuk secara ikhlas menaati aturan dan mengosongkan lahan. Ini agar pembangunan bisa segera dilaksanakan," tegasnya.

Baca juga: Sri Sultan HB X Minta Ada Dialog Soal Pengosongan Lahan Pantai Sanglen: Jangan Telantarkan Orang

Saat disinggung soal adanya penolakan pengosongan dari sekitar 50 warga yang berjualan di sana, dia menyebut sebagian besar dari mereka justru baru menempati area tersebut setelah muncul kabar rencana investasi.

"Saya sering datang ke sana, bahkan malam hari. Biasanya hanya satu orang yang menetap. Tapi setelah isu investasi muncul, justru banyak yang datang dan mulai menempati wilayah itu," katanya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat memahami nilai-nilai adat dan etika dalam menyikapi persoalan ini.

"Kita ini punya adat, tata krama, dan etika. Kalau tahu bukan lahannya, ya sebaiknya menarik diri. Pemda juga siap memfasilitasi agar warga bisa tetap berusaha di tempat yang lebih sesuai," jelasnya.

Bupati menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi relokasi bagi warga terdampak, seperti di Pasar Besole, Taman Kuliner, serta kawasan pantai lainnya.

"Rezeki tidak akan tertukar. Yang penting kita jalani dengan cara yang baik, tertib, dan sesuai aturan," pungkasnya. (*)