Buntut Kasus Beras Oplosan, Pemerintah Bakal Hapus Beras Jenis Premium dan Medium
pemerintah juga bakal menghilangkan klasifikasi jenis beras premium dan medium.
Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Kasus beras oplosan yang diungkap oleh Kementrian Pertanian dan Satgas Pangan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Untuk mencegah kejadian terulang, pemerintah pun mengambil langkah tegas dengan memproses hukum terhadap pihak-pihak yang telah berbuat curang tersebut.
Selain itu, pemerintah juga bakal menghilangkan klasifikasi jenis beras premium dan medium.
Nantinya, tidak ada lagi beras premium dan medium.
"Beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya tidak lagi premium dan medium," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/7/2025) seperti yang dikutip dari Tribunnews.com.
Sementara untuk beras khusus dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak dihapus.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan, beras khusus itu seperti pandan wangi, beras ketan, dan beras basmati.
"Beras khusus itu berdasarkan jenis yang diberikan izin oleh pemerintah. Ada beras pandan wangi, beras basmati, ada lagi beras ketan," ujarnya.
Baca juga: Berawal dari Laporan Mentan, Satgas Pangan Naikan Status Kasus Beras Oplosan jadi Penyidikan
Zulhas menyebut beras adalah komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Selain itu, beras juga berkaitan dengan program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.
Penghilangan jenis beras ini dilakukan setelah ramai soal beras oplos, yaitu beras kualitas premium dicampur dengan beras medium, lalu dijual dengan harga beras premium.
Berdasarkan temuan terbaru, lebih dari 212 merek beras diduga melanggar standar mutu dan takaran.
Akibat dari pelanggaran tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 99 triliun.
"Ini total nilainya setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu Rp 99 triliun," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Amran meminta agar para produsen beras yang diduga melanggar aturan mulai mengoplos hingga mengurangi takaran agar cepat sadar.
Waspada Beras Oplosan, Ancaman Gizi dan Kesehatan di Balik Praktik Curang |
![]() |
---|
Kulon Progo Terima Bantuan Beras CPP Hingga 1.000 Ton dari Badan Pangan Nasional |
![]() |
---|
Babak Baru Beras Oplosan, Tiga Orang Ditetapkan jadi Tersangka |
![]() |
---|
Penghapusan Beras Premium dan Medium, Ini Dampak Negatif dan Positifnya Menurut Guru Besar UGM |
![]() |
---|
Proses Hukum Kasus Beras Oplosan Berjalan, Mentan Sebut 10 Perusahaan Terindikasi Terlibat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.