Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

Klaten Tribunjogja.com --- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya mendorong peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa di pemerintah bisa berjalan cepat, tepat, efisien, akuntabel, dan transparan. 

Satu upaya yang dilakukan yakni mengelar sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46/2025 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Sosialisasi tersebut dilaksanakan di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

LKPP melaksanakan sosialisasi Perpres Nomer 46/2025 yang dihadiri pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) di Kabupaten Klaten, pada Selasa (15/7/2025). 

Kegiatan tersebut digelar di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klaten. 

Kepala LPKK, Hendrar Prihadi, menjelaskan kegiatan sosialisasi itu digelar karena ada perubahan aturan dalam Perpres pengadaan barang atau jasa pemerintah terbaru. 

Di antaranya terkait pemakaian e-katalog atau e-purchasing di dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

Pemakaian e-katalog tersebut dinilai akan semakin mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, sehingga bisa menghasillan produk-produk yang lebih efisien. 

Selain itu, melalui penerapan e-purchasing juga membuka kesempatan bagi UMKM lokal untuk ikut terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa. 

"Kalau dulu pakai tender atau e-tendering LPSE, itu kan perlu waktu 35-40 hari sebelum mulai, daftar, sampai diumumkan. (Kalau sekarang dengan e-katalog) dalam hitungan kurang dari seminggu sudah diklik. Untuk barang bisa segera dikirim dan mungkin transaksi sudah selasai, jadi memangkas waktu pengadaan," jelas pria yang akrab disapa Hendi itu. 

Perubahan lainnya terkait penyesuaian batas nilai pengadaan langsung yang sebelumnya Rp200 juta untuk konstruksi. 

Sekarang nilai batas pengadaan langsung untuk konstruksi bisa Rp400 juta. Selain itu, kini jasa konsultan bisa dimasukkan dalam e-katalog. 

"Artinya perlu dipahami teman-teman di daerah supaya kecepatan dan ketepatan dalam melakukan pengadaan barang jasa bisa segera berjalan di Klaten," katanya. 

Lebih lanjut, Hendi mengungkapkan rapor pengadaan barang jasa di Kabupaten Klaten selama ini sudah bagus. 

Antara lain jika diukur dari penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Klaten sudah mencapai 96-97 persen, artinya sudah melampaui standar minimal nasional 90 persen.

"Kemudian untuk keterlibatan usaha mikro kecil koperasi di Klaten sudah 60-an persen, kan standar minimal nasionalnya 40 persen. Pemakaian e-katalognya juga sudah di atas 40 persen dari minimal 30 persen," papar dia.

"Jadi Mas Bupati sudah mampu meng-arrange dengan baik teman-teman di pengadaan barang jasa. Mudah-mudahan bisa semakin ditingkatkan," harap Hendi. 

Tanggapan Bupati Klaten

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, berharap lewat sosialisasi tersebut dapat semakin menyakinkan bagian pengguna anggaran Setda Klaten agar berani menggunakan e-katalog sebagai pilihan. 

Setelah sosialisasi, pihaknya mengaku akan menggelar rapat internal untuk mengencarkan supaya peraturan baru itu segera diaplikasikan di Bumi Bersinar. 

"Tadi disampaikan rapor kami sudah bagus, tapi bagaimana kemudian ke depan bisa ditingkatkan. Karena kami ingin UMKM bisa diserap APBD sebanyak mungkin. Apalagi sudah di atas 60 persen, semoga ke depan bisa meningkat," ucap dia.

Hamenang juga menyorot saat ini ada beberapa kegiatan yang masih menggunakan LPSE sehingga membutuhkan waktu cukup lama. Padahal jika diterapkan untuk kegiatan APBD Perubahan, waktunya sangat kurang (mepet). 

"Nanti kalau bisa bergeser ke e-katalog maka akan lebih cepat lagi, sehingga warga dan masyarakat Klaten bisa segera menikmati program yang kami bikin," tandasnya. (drm)

• Daftar Tiga Raperda Disetujui Lebih Cepat Oleh DPRD Kabupaten Klaten