Pemda DIY Perpanjang MoU dengan BSSN untuk Perkuat Keamanan Siber

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana memperpanjang nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memperkuat pengembangan keamanan siber di daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, usai menerima kunjungan Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (30/6/2025).

“Soal keamanan siber, kita kan sudah ada MoU dengan BSSN sebelumnya, tapi mungkin (kesepakatannya) sudah lima tahun yang lalu. Jadi saya minta tadi untuk diperpanjang karena BSSN ini sekarang juga sudah punya lembaga pendidikan berupa Politeknik. Jadi kalau tidak tersosialisasikan tentu tidak akan banyak yang tahu,” ujar Sri Sultan HB X.

Menurut Sri Sultan HB X, pada perpanjangan MoU kali ini, Pemda DIY berharap dapat diberi kewenangan melakukan sosialisasi terkait Politeknik Siber dan Sandi Negara beserta program-program BSSN kepada masyarakat.

Selain itu, Pemda DIY juga ingin mengembangkan keamanan siber dengan pendekatan budaya setempat.

“Kami tentu harus pula mengenal terkait pengembangan keamanan siber. Dengan begitu kami memiliki kemampuan untuk melakukan antisipasi maupun penanganan ancaman siber di daerah kami,” imbuh Sri Sultan.

Sementara itu, Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi mengatakan kunjungannya ke DIY selain untuk bersilaturahmi juga membahas keberadaan Museum Sandi yang terletak di Kotabaru, Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga berdiskusi mengenai tantangan keamanan siber dan sandi nasional ke depan.

“Kami berterima kasih sudah difasilitasi tempat oleh Pemda DIY untuk Museum Sandi dari BSSN. Dan kami tentu sangat bangga prestasi Pemda DIY dari segi keamanan sibernya punya indeks yang termasuk skor yang tertinggi secara nasional, termasuk skor keamanan informasinya juga. Hal ini yang kami harapkan bisa ditularkan kepada daerah lain,” ujarnya.

Nugroho menambahkan, tantangan keamanan siber nasional ke depan akan semakin besar seiring integrasi data sosial dan ekonomi pemerintah pusat dan daerah.

Ia menjelaskan, selama ini data pemerintah masih terklaster, sehingga ketika salah satu klaster diserang, yang lain relatif aman.

Namun, ketika semua data terintegrasi dalam sistem digital, maka serangan terhadap satu titik dapat memengaruhi seluruh sistem.

“Kalau data yang kita miliki masih berupa klaster-klaster, tentu jika salah satu kena serangan, klaster yang lain masih cenderung aman. Namun nanti jika semua data sudah terintegrasi, apalagi dengan sistem digitalisasi, maka jika salah satu mendapat ancaman, tentu semuanya akan kena. Karena itu butuh komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan dan ancaman ke depan,” paparnya. (*)