50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Pemkot Yogyakarta Digeser untuk Penanganan Sampah

Menurut Hasto, persoalan sampah sangat urgent dan menjadi sorotan masyarakat, sehingga harus diselesaikan sesegera mungkin.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemkot Yogyakarta melakukan penggeseran sejumlah anggaran melalui APBD Perubahan 2025 untuk penanganan sampah.

Salah satu yang paling mencolok adalah 50 persen anggaran perjalanan dinas yang dipotong untuk merampungkan problem berkepanjangan itu.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menuturkan, persoalan sampah sangat urgent dan menjadi sorotan masyarakat, sehingga harus diselesaikan sesegera mungkin.

Oleh sebab itu, segala kebutuhan pembiayaan dalam upaya penanganan limbah pada tahun ini, jangan sampai tidak tercover di perubahan anggaran.

"Yang cukup terasa, anggaran perjalanan dinas, itu 50 persen digeser. Jadi, ini kumpulan perjalanan dinas, dikumpulkan di perubahan," katanya, Senin (23/6/2025).

Kemudian, seperti yang telah diwacanakannya sejak awal menjabat, anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk kepala daerah akhirnya benar-benar digeser.

Hasto pun menandaskan, alokasi tersebut bakal dimanfaatkan Pemkot Yogyakarta untuk pengadaan ratusan gerobag sampah untuk seluruh RW.

"Mobil senilai Rp3 miliar, mobil untuk saya dan Pak Wakil, itu akan diresmikan di perubahan supaya untuk membeli gerobag sampah. Ini salah satu yang bergeser juga," tegasnya.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Luncurkan Food Station Jogja Setia, Jadi Sentra Komoditas Pangan Terjangkau

"Lalu, anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang kemarin sempat kita sediakan digeser lagi, dipakai untuk kepentingan lain, karena MBG sudah di-cover dari pusat," urai Hasto.

Lebih lanjut, mantan Kepala BKKBN RI tersebut menjelaskan, selain penanganan sampah, beberapa aloaksi yang digeser juga menyasar sektor lain.

Misalnya, program-program pengondisian lingkungan masyarakat, yang akan digarap dengan melibatkan warga setempat melalui skema padat karya.

"Karena padat karya itu penting. Bisa kerja sama dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, lewat Babinsa dan Bhabinkamtibmas, bersama-sama warga masyarakat," terangnya.

Terlebih, untuk deretan pekerjaan fisik yang cenderung sederhana dan bisa dikerjakan tanpa keahlian khusus, seperti pembuatan taman, pembersihan lingkungan sungai, dan lain-lain.

Dengan begitu, anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah daerah bisa berdampak pada perputaran uang di tengah penduduk Kota Yogyakarta.

"Karena uangnya tidak banyak, maka fokus-fokus seperti ini penting. Kemudian, kalau ada RTLH yang sudah bisa dibangun, siap DED-nya, waktunya cukup, prioritas berikutnya adalah RTLH," pungkas Hasto. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved