Sertifikat Tanah Warga Terdampak Flyover Canguk Tak Kunjung Terbit, BPN Kota Magelang Ungkap Kendala

“Ada kendala masalah BPHTB ya, itu yang harus dibayarkan karena ada waris yang terkena BPHTB. Dan itu memang walaupun menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, saat ini mungkin nanti akan lebih dikoordinasikan lagi,” jelasnya.

Secara keseluruhan, terdapat 62 bidang tanah yang terdampak pembangunan flyover Canguk dengan 27 sertifikat tanah.

Dari jumlah tersebut, 10 bidang telah diserahkan sertifikatnya dan empat bidang sedang dalam proses.

“Mungkin kami akan hasilkan nanti dari pertemuan berikutnya. Yang 10 itu kalau sudah memenuhi persyaratan, kita proses. Tapi intinya kalau sudah memenuhi persyaratan, BPN siap mengawal,” tegas Yanto.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Nanang Kristiyono, menyebut bahwa proyek pembangunan flyover dan semi underpass Canguk turut berdampak pada sejumlah aset milik pemerintah daerah, termasuk tanah dan bangunan milik dinas. 

Ia menyebut bahwa seluruh sertifikat atas aset-aset tersebut kini telah selesai diterbitkan.

"Yang bertanggung jawab untuk menuntaskan proses sertifikat adalah satuan kerja yang memerlukan penggunaan tanah tersebut (Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah)," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, warga terdampak flyover Canguk menggelar aksi damai pada Minggu (15/6/2025). Mereka menuntut kejelasan atas sertifikat sisa tanah yang tak kunjung diterbitkan sejak proyek dimulai hampir tiga tahun lalu.

Dalam aksinya, warga sempat menutup separuh jalan flyover dari arah Semarang menuju Yogyakarta. (tro)