Mafia Tanah di Bantul
Digugat Tersangka Mafia Tanah, Mbah Tupon: Kulo Perasaane Kados Wong Bingung
Mbah Tupon (68), korban Mafia Tanah di Bantul, mengaku bingung dan terkejut mendapat kabar digugat perdata di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bantul.
Penulis: Neti Istimewa Rukmana | Editor: Yoseph Hary W
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Mbah Tupon (68), korban Mafia Tanah di Bantul, mengaku bingung dan terkejut mendapat kabar digugat perdata di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bantul.
Korban Mafia Tanah yang merupakan warga Padukuhan Ngentak, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, itu mengaku tidak memahami soal gugatan tersebut.
Ia hanya tahu, bahwa dirinya ingin sertifikat tanahnya segera dikembalikan.
"Kulo perasaane kados wong bingung niko. Kulo niku sing jelas sertifikat enggal-enggal wangsul (saya itu perasaannya bingung. Tetapi, yang jelas sertifikat saya pengen cepat-cepat kembali," katanya saat jumpa pers di rumah Mbah Tupon, Kamis (19/6/2025).
Ia mengaku tidak tahu kalau digugat perdata oleh Muhammad Achmadi, tersangka Mafia Tanah.
Mbah Tupon baru tahu digugat ketika diberitahu oleh Kuasa hukumnya.
"Kulo mboten ngertos (saya tidak tahu)," ucap Mbah Tupon.
Senada, anak pertama Mbah Tupon, Heri Setiawan (31), mengaku terkejut ketika mendapat kabar digugat oleh tersangka Mafia Tanah.
"Beberapa waktu lalu itu ada petugas pos datang ke rumah untuk ngantar surat gugatan. Saya awalnya enggak tahu kalau bapak saya digugat, terus saya baru tahu dari kuasa hukum bapak saya," ucapnya.
Disampaikannya, setelah surat gugatan perdata dari PN Bantul itu didapatkan, Heri langsung memberitahu kuasa hukum Mbah Tupon dan dibacakan oleh kuasa hukum Mbah Tupon.
Kemudian, Heri dan Mbah Tupon baru tahu serta paham bahwa Mbah Tupon digugat perdata.
"Saya sama keluarga bingung karena kasus yang lagi ditangani sama Polda DIY belum selesai, ternyata malah digugat di PN Bantul. Ya nanti, saya sama bapak ikut sidang di PN Bantul," jelasnya.
Ia berharap agar proses gugatan perdata di PN Bantul cepat selesai.
Meski begitu, ia mengaku bersyukur sebab saat ini Polda DIY sudah menetapkan tujuh tersangka di balik kasus penipuan tanah milik Mbah Tupon.
"Ya, alhamdulillah tujuh tersangka sudah ditetapkan oleh Polda DIY, semoga segera diproses tindak lanjut. Saya dan keluarga berharap penegak hukum akan memberikan sanksi seadil-adilnya," pintanya.
Kuasa hukum
Sementara itu, Kuasa Hukum Mbah Tupon, Sukiratnasari atau kerap disapa kiki, menegaskan bahwa, Mbah Tupon memang bingung dikarenakan proses pidananya belum selesai, tetapi malah digugat dengan perdata.
"Tapi, kami dan Mbah Tupon berharap memang proses-proses ini (gugatan perdata) memang tidak menghalangi haknya untuk bisa surat hak milik (SHM) atas nama Mbah Tupon turut kembali," ucap dia.
Ia pun menjelaskan bahwa di dalam gugatan, nama Mbah Tupon masuk sebagai turut tergugat ketiga, sedangkan tergugat adalah Triono alias Tri Kumis.
Lalu, status turut tergugat disebut tidak ada pembebasan tanggung renteng atau ditanggung bersama-sama tentang ganti kerugian penggugat.
"Tapi kan kami melihat, gugatan ini kan jadi residence yang kami semua inset yang pertama kali kami tangkap adalah ini jelas-jelas para penggugatnya jadi tersangka dari kasus pidana, kemudian juga yang menjadi tergugat dan turut tergugat satu dan dua adalah tersangka dari kasus pidana kenapa juga disebut dalam gugatan ini," urainya.
"Lalu ada upaya-upaya pengaburan ya terhadap posisi mereka dalam kasus pidana, sehingga kesannya tidak bersalah. Itu inset yang kami tangkap," imbuh Kiki.
Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Mbah Tupon, Romi Habie, menyampaikan, apapun isi putusan dari pengadilan, maka status Mbah Tupon sebagai turut tergugat harus mengikuti aturan itu.
"Tapi, di dalam norma hukumnya itu (gugatan perdata menajdi) hak bagi setiap warga negara untuk mengajukan tuntutan atau gugatan. Itu hak. Persoalannya adalah apakah yang dituntut itu memiliki hubungan hukum atau tidak, itu biar pengadilan yang menilai," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Mbah Tupon digugat perdata oleh Muhammad Achmadi dan Indah Fatmawati di Pengadilan Negeri (PN) Bantul dengan nomor perkara 67/Pdt.G/2025/PN Btl.
Humas PN Bantul, Gatot Raharjo, mengungkapkan, Achmadi dan Indah melakukan gugatan melalui kuasa hukum yang sebelumnya telah membuat laporan di Polda DIY yang berkaitan dengan perbuatan tergugat yakni Mbah Tupon. Namun, Mbah Tupon di sini ditulis sebagai tergugat 3.
"Jadi, pada Rabu (11/6/2025), perkara ini didaftarkan ke PN Bantul oleh Muhammad Achmadi (penggugat 1) dan Indah Fatmawati (penggugat 2). Kemudian, Triono atau Tri Kumis (tergugat), lalu Triyono (Turut Tergugat 1), Anhar Rusli (Turut Tergugat 2), dan Tupon Hadi Suwarno (Turut Tergugat 3)," bebernya, saat dijumpai di kantor PN Bantul, Selasa (17/6/2025).(nei)
Polda DIY Serahkan 6 Tersangka Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon ke Kejati, Masuk Tahap II |
![]() |
---|
Sidang Kedua Gugatan Perdata Achmadi dan Mbah Tupon Berlangsung Hanya Tiga Menit |
![]() |
---|
Update Gugatan Perdata di PN Bantul Terkait Kasus Sertifikat Tanah Mbah Tupon |
![]() |
---|
Polda Beberkan Alasan Oknum Notaris Tersangka Kasus Mbah Tupon Tidak Ditahan |
![]() |
---|
BR Merasa Ditipu Dalam Kasus Tanah di Bantul, Berencana Laporkan Mbah Tupon ke Polisi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.