Dishub DIY Tunggu Izin Kraton, Relokasi Pedagang dan Jukir TKP Abu Bakar Ali ke Menara Kopi Tertunda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rencana relokasi ratusan pedagang dan juru parkir (jukir) dari Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali ke kawasan Menara Kopi, Kotabaru, belum bisa direalisasikan pekan ini. 

Dinas Perhubungan (Dishub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan keterlambatan ini terjadi karena masih menunggu persetujuan dari Kraton Yogyakarta atas sejumlah permohonan penyesuaian fasilitas di lahan sewa tersebut.

Kepala Dishub DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menjelaskan bahwa segala bentuk perubahan, baik penambahan maupun pengurangan bangunan di kawasan Menara Kopi, harus melalui izin resmi dari pihak Kraton Yogyakarta selaku pemilik lahan.

Hal ini menjadi syarat mutlak dalam kesepakatan sewa antara Pemda DIY dan Kraton Yogyakarta.

“Kalau bangunan induk ini kan kita menyewa ya. Kesepakatan kami tidak boleh melakukan perubahan di bangunan induk,” ujar Erni, Senin (9/6/2025).

Menurut Erni, Dishub telah menerima surat dari para pedagang dan jukir yang mengajukan sejumlah perbaikan, termasuk pembongkaran sekat, peninggian pilar, dan perbaikan saluran air.

Permohonan tersebut telah diteruskan secara resmi kepada pihak Kraton Yogyakarta, namun hingga kini belum ada jawaban.

“Kami sudah teruskan surat permohonan mereka ke Keraton. Tapi memang jawaban dari pihak Keraton ini perlu waktu. Mungkin minggu ini baru ada balasan,” ujarnya.

Baca juga: Warga TKP Abu Bakar Ali Renovasi Eks Menara Kopi Tanpa Bantuan Pemerintah

Erni menegaskan, selama belum ada persetujuan dari pemilik lahan, Dishub tidak bisa mengambil langkah lebih lanjut, terutama terkait perubahan pada struktur bangunan atau bagian permanen kawasan Menara Kopi.

Meski demikian, menurut Erni, beberapa bentuk penyesuaian yang bersifat non permanen bisa saja dilakukan asalkan tidak melanggar kesepakatan sewa.

Namun, ia mengingatkan bahwa bangunan atau fasilitas tambahan tersebut wajib dibongkar dan dikembalikan seperti semula saat masa sewa berakhir.

Tidak ada ruang untuk menuntut ganti rugi atas bangunan tambahan yang dibuat di atas lahan sewa.

“Kalau yang non permanen boleh saja. Tapi nanti pada saat berakhirnya masa sewa ya tidak boleh menuntut ganti rugi,” jelasnya.

Sementara itu, di lapangan, pedagang dan jukir yang terdampak pembongkaran TKP ABA menyatakan kesiapan mereka untuk segera pindah ke Menara Kopi.

Namun hingga kini, sejumlah fasilitas penunjang belum bisa diperbaiki lantaran belum ada izin dari Kraton Yogyakarta.

Pengelola TKP ABA, Doni Rulianto, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses pembersihan area pintu masuk.

Di sisi lain, kondisi saluran air yang berlubang serta sekat-sekat yang menyekat area selatan Menara Kopi menyulitkan proses penataan lapak pedagang.

“Maksud kami, kami sudah izin secara resmi. Padahal kita pengajuannya sudah, tapi sampai hari ini juga belum ada jawaban,” ujar Doni.

Ia juga menyampaikan keinginan para pedagang dan jukir untuk bisa meninggikan pilar dan tembok bagian dalam Menara Kopi agar kendaraan besar, seperti bus pariwisata kecil, bisa masuk dan parkir.

Hal ini dinilai penting untuk menunjang aktivitas perdagangan seperti yang selama ini berjalan di TKP ABA.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, Dishub berharap jawaban dari Keraton bisa segera keluar agar relokasi bisa dilaksanakan sesuai target.

Sebagai informasi, kawasan TKP ABA saat ini tengah dibongkar untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam rangka penataan kawasan Sumbu Filosofi yang telah ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Dunia Tak Benda.

Pemindahan ke Menara Kopi menjadi bagian dari skema relokasi demi mendukung penataan tersebut. (*)