Bajaj Maxride di Kota Yogyakarta Diminta Lengkapi Izin Operasional, Driver: Regulasinya Ada

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Keberadaan transportasi publik Bajaj Maxride di Kota Yogyakarta menimbulkan perbincangan hangat setelah Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui Dishub meminta izin operasional kendaraan roda tiga itu dilengkapi.

Padahal, kendaraan tersebut sudah hampir sebulan wara-wiri di jalanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pengemudi Bajaj Maxride di Kota Yogyakarta, Sapto (55), mengaku sudah mendapat informasi mengenai permintaan melengkapi izin tersebut.

Dia bahkan tiga hari lalu sempat disetop oleh kepolisian di sekitar Plengkung Gading saat melintas.

"Saya sudah mendengar (soal bajaj diminta lengkapi izin) saya sempat ditegur juga diberhentikan di Gading sama polisi," ujarnya pada Tribun Jogja, Jumat (30/5/2025).

Saat itu, lanjutnya, dirinya sempat ditanya soal kelengkapan dokumen pribadi dan kendaraan yang sedang dikemudikan.

Namun, setelah melihatkan semua dokumen yang diminta dirinya diminta untuk tetap melanjutkan perjalanan.

"Saya itu ditanya suratnya, saya keluarin STNK-nya, saya keluarin SIM C, lalu tanya SIM A saya keluarin juga karena punya, lalu saya terus diminta jalan lagi, itu tiga hari yang lalu," jelasnya.

Baca juga: Dishub DIY Soroti Operasional Ilegal Bajaj Maxride, Peringatkan Pengelola Hentikan Layanan

"Saya juga minta ke teman-teman (driver Bajaj) waktu mendaftarkan nggak ada pakai SIM yang mati atau bermasalah. Semua penuhi syarat pribadi dan kendaraan agar aman beroperasi," imbuhnya.

Pria bernama lengkap Sapto Nugroho itu mengatakan jika persoalan melengkapi izin operasional dari Bajaj Maxride tersebut sebetulnya memang sudah jadi kewajiban dari pengelola.

Pihaknya selaku pengemudi hanya mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan syarat membawa kendaraan.

"Kalau (tanggapan) saya, itu urusan soal regulasi dan soal lainnya itu di manajemen bukan driver. Kita tinggal jalan di lapangan. Saya kira manajemen sudah siap dengan itu, soal izin regulasi karena di kota lain (Bajaj Maxride) sudah beroperasi seperti di Medan, Makassar juga jalan," jelasnya.

Dia menyebut, jika di daerah lain seperti Jakarta, Medan hingga Makassar Bajaj Maxride sudah bisa beroperasi berarti untuk di Yogyakarta juga memungkikan kendaraan roda tiga itu beroperasi.

Apalagi, lanjutnya, aturan mengenai kendaraan roda juga ada di Kementerian Perhubungan. Penelusuran Tribun Jogja aturan itu tertuang melalui Peraturan Menteri Perhubungan (PM 177 Tahun 2018).

PM 177 Tahun 2018 itu mengatur penggunaan angkutan roda tiga sebagai angkutan penumpang pada kawasan tertentu.  

"Berarti sudah tahu regulasinya bagaimana, cara ngurus di kementerian bagaimana, dinas perhubungan dan Ditlantas Polda juga gimana itu sudah manajemen lakukan, jadi kita driver hanya di lapangan," jelasnya.

Baca juga: Bajaj Maxride juga Beroperasi di Kota Yogyakarta, Dishub Imbau Lengkapi Izin Operasional

Ke depannya, kata dia, jika para pengemudi diminta untuk tetap beroperasi maka pihaknya dan rekan-rekannya juga akan tetap beroperasi, namun bila diminta berhenti untuk sementara dirinya juga siap.

"Kalau kita diizinkan keluar dari pool, kita keluar cari uang, kalau tak diizinkan ya kita kandangkan aja," tegasnya.

Namun, ditegaskan Sapto, Bajaj itu sama halnya dengan Bentor atau becak motor karena sama-sama memiliki roda tiga dan memiliki mesin.

"Bagi saya, Bajaj ini sama dengan Bentor (becak motor) sama-sama roda tiga, sama-sama bermesin dan sama-sama harus pakai SIM, sama-sama harus ada STNK-nya dan syarat dari Dishub," jelasnya.

Ia pun meminta pemangku kebijakan untuk fair dalam menegakkan regulasi yang ada dan jangan pilih kasih dalam menegakkan aturan.

"Sementara kalau Bentor itu bisa jalan, otomatis ini (Bajaj) juga harus bisa jalan. SIM harus ada STNK juga harus ada. Saya kita kita harus tahu regulasinya angkutan manusia roda tiga itu ada regulasinya di Kementerian Perhubungan," ucapnya. (*)