Rokok Ilegal Ditemukan di DIY, Satpol PP dan Bea Cukai Sita Barang Senilai Rp2,58 Miliar

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkap keberadaan rokok ilegal di wilayah Yogyakarta, menambah daftar panjang pelanggaran cukai yang menjadi sorotan serius pemerintah.

Operasi pemberantasan yang dilakukan bersama Kantor Bea Cukai Yogyakarta berhasil menyita barang-barang ilegal senilai Rp2,58 miliar dalam periode Februari 2024 hingga Maret 2025.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengungkapkan bahwa keberadaan rokok ilegal ini ditemukan di kabupaten di DIY, kecuali wilayah Kota Yogyakarta.

“ Ada rokok ilegal yang kami temukan di Yogyakarta, penyebarannya merata di semua kabupaten,” kata Noviar dalam konferensi pers usai acara pemusnahan barang bukti di halaman Kantor Satpol PP DIY, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, pemusnahan barang hasil penindakan cukai kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas cukai.

“Rokok ilegal tidak hanya merugikan dari sisi penerimaan negara, tetapi juga menghancurkan iklim usaha yang sehat. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah kami manfaatkan secara optimal untuk kegiatan pengawasan, penertiban, hingga penindakan,” ujarnya.

Baca juga: Rokok dan Liquid Vape Ilegal Senilai Rp2,58 Miliar Dimusnahkan di Yogyakarta

Barang-barang yang dimusnahkan terdiri dari 1.192.960 batang rokok ilegal dan 27.420 botol liquid vape tanpa izin edar dan tanpa cukai resmi.

Total nilai cukai yang hilang akibat peredaran barang-barang ini diperkirakan mencapai Rp 2.586.684.020.

Barang-barang tersebut telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan resmi dimusnahkan.

Satgas Gempur Rokok Ilegal dan Kolaborasi Penegakan

Untuk mengefektifkan operasi, Satpol PP DIY bersama Bea Cukai membentuk Satgas Gempur Rokok Ilegal, yang bekerja secara intensif dalam operasi gabungan selama satu tahun terakhir.

Tim ini tidak hanya bergerak di wilayah kota, tetapi juga menjangkau pelosok kabupaten melalui kerja sama dengan Satpol PP kabupaten/kota se-DIY.

Noviar menyebut bahwa seluruh proses penindakan dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Barang bukti dikumpulkan dan diamankan oleh Bea Cukai sebagai lembaga yang memiliki kewenangan hukum penuh berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut, Noviar menyoroti bahwa peran penjual eceran dalam distribusi rokok ilegal juga tidak bisa diabaikan.

Namun, ia mengingatkan bahwa banyak dari mereka yang tidak sepenuhnya memahami aturan cukai.

“Penjual itu sering kali hanya jadi korban karena sekadar menjual barang yang mereka tidak tahu ilegal. Justru yang harus ditindak adalah distributornya, dan itu menjadi ranah Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai,” tegasnya.

Operasi ini sepenuhnya didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang memang dialokasikan untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran cukai di daerah.

Terkait penindakan terhadap pabrik rokok ilegal, Noviar menyatakan bahwa prosesnya menjadi wewenang penuh Bea Cukai.

“Penindakan terhadap pabrik berada di bawah ranah Bea Cukai," ujarnya.

Dengan masih ditemukannya pabrik ilegal di wilayah DIY, Noviar menegaskan bahwa Satpol PP bersama Bea Cukai akan terus meningkatkan intensitas operasi dan memperluas jangkauan patroli.

Ia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi aktivitas produksi atau distribusi rokok ilegal. (*)