Sertifikat Tanah Milik Guru Honorer di Sleman Sempat Diblokir Tapi Tetap Beralih Nama, Ini Kata BPN

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Sertifikat tanah miliki Evi dan Hedi, keluarga guru honorer di Paten, Tridadi, Kabupaten Sleman yang menjadi sasaran mafia tanah sempat diblokir saat kasus dalam penyidikan pihak Kepolisian.

Pengadilan, dalam sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini, juga telah memutus seorang tersangka bersalah.

Namun demikian, tanah yang semula diblokir itu, ternyata tetap bisa dilelang dan bisa beralih kepemilikan. 

Atas hal ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman, Imam Nawawi, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan blokir hanya berlaku 30 hari.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat (2) Permen ATR/BPN nomor 3 tahun 1997, yang mengatur ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Menurut dia, persyaratan administrasi dan persyaratan formil untuk peralihan nama telah terpenuhi.

Bahkan, ketika tanah tersebut dilelang dan sertifikat beralih nama lagi persyaratannya dinilai telah terpenuhi.

Catatan di BPN tanah tersebut sudah tidak ada blokir. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) juga ada.

"Jadi administrasi sudah terpenuhi sehingga tidak ada alasan untuk menolak, untuk mencatat atas lelang tersebut," katanya, Rabu (14/5/2025). 

Baca juga: BPN Sleman Buka Suara soal Sertifikat Milik Keluarga Guru Honorer yang Diduga Korban Mafia Tanah

Imam mengamini bahwa tanah di Paten, Tridadi yang dalam catatan BPN semula milik Evi, sempat diblokir karena ada surat pemblokiran dari pihak Kepolisian.

Namun blokir hanya berlaku satu bulan dan bisa diperpanjang satu kali. 

Blokir berbeda dengan sita. Imam bilang, jika tanah yang sedang dalam penanganan perkara disita maka status quo-nya praktis tidak bisa beralih nama.

Kecuali, dasar penyitaan dicabut baru bisa dilakukan peralihan lagi. 

Adapun soal kasus yang sedang dihadapi Evi dan Hedi, menurut Imam, ada dua jalan keluar penyelesaian agar keluarga guru honorer tersebut kembali mendapatkan haknya.

Pertama, diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Pihak ketiga pemegang baru sertifikat yang diperoleh dari lelang diajak berunding dan barangkali dengan melihat sisi kemanusiaan maka bisa berdamai. 

Sebab, pihak yang membeli tanah lelang juga beritikad baik. Dia membeli sehingga negara harus melindungi.

Jika jalan damai tidak bisa dilakukan, maka diproses dengan menggunakan jalur hukum. 

Berdasarkan putusan pengadilan, keluarga Hedi bisa mengajukan gugatan perdata ataupun PTUN. 

"Gugatan PTUN atau perdata sebagai dasar kami. Putusan pidana dari pengadilan bisa dijadikan dasar tindaklanjut pada eksekusi administrasi. Jadi harus ada dasarnya, tidak bisa serta merta," katanya.

Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizki Adrian, sebelumnya mengatakan dalam perkara yang menimpa Hedi dan Evi, pihaknya menangani kasus penipuan dan penggelapannya.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 2 tersangka. Satu tersangka sudah diserahkan penyidik ke JPU dan telah inkrah.

Sedangkan satu tersangka lagi ditetapkan sebagai DPO. 

"Iya, DPO inisial SU. Untuk berkas tetap jalan, jika pelaku ketangkap akan kami proses," kata Adrian. 

Menurut dia, untuk kasus penipuannya, sudah sangat jelas.

"Karena kan 1 pelaku sudah inkrah dan telah menjalani hukumannya. Artinya terbukti perbuatannya," imbuh dia. (*)