318 CPNS Resmi Terima SK Pengangkatan, Pemda DIY Tegaskan Komitmen pada Birokrasi Inklusif

Dari total CPNS yang menerima SK, sebanyak 239 merupakan perempuan dan 79 laki-laki. Angka ini, menurut Beny, bukan hasil kebijakan afirmatif

Tayang:
Penulis: Hanif Suryo | Editor: Yoseph Hary W
TRIBUNJOGJA.COM/ HANIF SURYO
SK CPNS: Sebanyak 318 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Pemerintah Daerah DIY di Pendapa Wiyata Praja, Kompleks Kepatihan, Rabu (30/4/2025). Dalam kesempatan itu, Pemda menekankan pentingnya membangun birokrasi yang inklusif, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik yang manusiawi. 

TRIBUNJOGJA.COM - Sebanyak 318 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi formasi tahun 2024 resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), Rabu (30/4/2025).

Penyerahan berlangsung di Pendapa Wiyata Praja, Kompleks Kepatihan, dengan penekanan pada pentingnya membangun birokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang manusiawi.

Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menegaskan bahwa birokrasi yang inklusif bukan sekadar gagasan normatif, melainkan suatu keharusan yang mendesak dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap keberagaman masyarakat.

“Birokrasi inklusif adalah ekosistem yang memberi kesempatan setara bagi setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi, tanpa memandang jenis kelamin, usia, latar belakang, atau status sosial,” ujarnya.

Dari total CPNS yang menerima SK, sebanyak 239 merupakan perempuan dan 79 laki-laki. Angka ini, menurut Beny, bukan hasil kebijakan afirmatif ataupun kuota tertentu, melainkan cerminan dari proses seleksi berbasis kompetensi yang berlangsung secara objektif dan transparan.

“Ini menunjukkan bahwa birokrasi kita semakin membuka ruang bagi perempuan untuk tampil dan berperan strategis dalam pelayanan publik,” tambahnya.

Beny menilai, dominasi perempuan dalam formasi CPNS tahun ini memiliki dua makna strategis. Pertama, sebagai bukti bahwa iklim birokrasi di DIY kian terbuka dan setara, memungkinkan siapa pun untuk mengabdi tanpa diskriminasi.

Kedua, sebagai potensi tambahan kekuatan dalam membangun pelayanan publik yang lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat yang kian beragam.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa inklusivitas tidak hanya berhenti pada representasi, melainkan harus menyentuh aspek-aspek substansial dalam kehidupan birokrasi, seperti lingkungan kerja yang sehat, kolaboratif, serta ruang yang adil bagi pertumbuhan dan kontribusi setiap individu.

“Birokrasi tidak boleh hanya menjadi tempat bekerja, melainkan tempat belajar, melayani, dan menciptakan perubahan,” tegasnya.

Kepada para CPNS, Beny menyampaikan tiga pesan utama sebagai bekal menjalani pengabdian di lingkungan Pemda DIY.

Pertama, pentingnya membangun budaya belajar yang adaptif dan terbuka terhadap perubahan.

Kedua, menjaga orientasi pelayanan publik sebagai prioritas utama, melebihi kepatuhan administratif semata.

Ketiga, merawat solidaritas kerja di tengah keberagaman, termasuk dari sisi gender dan generasi, sebagai kekuatan yang harus dirawat, bukan dibenturkan.

“ASN hari ini harus mampu menghadirkan birokrasi yang hadir secara manusiawi, melayani dengan nilai-nilai budaya, dan mampu membangun relasi sosial yang adil. Inklusivitas adalah kunci menuju birokrasi yang berintegritas,” ujarnya.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved