Pemda DIY Siapkan Koperasi Merah Putih Berbasis Lumbung Mataraman

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal melalui pembentukan Koperasi Merah Putih.

Inisiatif ini menjadi salah satu program prioritas yang digerakkan DIY dalam waktu dekat, bersama dua program strategis lainnya: Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis.

Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menegaskan bahwa pembentukan koperasi ini bukan sekadar menjalankan program pusat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Ya, jadi program-program yang sifatnya segera itu menurut saya ada tiga hal utama. Pertama, Sekolah Rakyat. Kedua, program Makan Bergizi Gratis — ini sudah mulai berjalan meskipun masih bertahap. Dan yang ketiga, pembentukan Koperasi Merah Putih,” ujar Beny di Kompleks Kepatihan, Rabu (23/4/2025).

Beny bilang, yang membedakan Koperasi Merah Putih DIY dengan koperasi lainnya adalah basis pengembangannya, yakni Lumbung Mataraman — model pengelolaan pangan tradisional berbasis masyarakat yang sudah berkembang di berbagai titik di DIY.

“Kita tidak mengubah BUMDes yang sudah ada. Tapi kita akan mendesain agar Lumbung Mataraman bisa menjadi basis pendirian Koperasi Merah Putih,” jelas Beny.

Menurutnya, Lumbung Mataraman sudah terbukti punya nilai strategis dalam pengolahan dan distribusi pangan lokal.

Jika dikelola secara profesional lewat koperasi, kekuatannya bisa meningkat signifikan, terlebih bila dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis.

Saat ini, Pemda DIY telah mengidentifikasi 11 titik Lumbung Mataraman yang siap diberdayakan menjadi cikal bakal koperasi.

Lokasinya tersebar di kabupaten seperti Gunungkidul, Bantul dan Sleman.

Namun untuk wilayah perkotaan yang belum memiliki Lumbung Mataraman, konsep koperasinya akan disesuaikan.

“Memang di kota belum ada. Jadi konsep koperasinya bisa dikembangkan ke arah koperasi jasa, koperasi kuliner, atau layanan lainnya. Tidak harus simpan pinjam,” terang Beny.

Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan target membentuk 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, di antaranya 8.000 koperasi prioritas yang mulai dibentuk pada tahun ini.

Pendanaan awal program ini memang berasal dari pemerintah pusat. Namun, Sekda menegaskan bahwa koperasi harus didesain untuk mandiri secara operasional, bukan terus bergantung pada subsidi.

“Koperasi ini tidak bisa terus menerus didanai. Asumsinya, ketika berdiri, dia sudah punya dasar yang kuat — yaitu Lumbung Mataraman. Tinggal digerakkan. Fokusnya pada sektor ketahanan pangan,” jelasnya.

Saat ini, anggaran detail untuk tiap titik belum dibahas. Program ini masih dalam tahap pendampingan dan pembinaan, termasuk survei kesiapan lokasi dan sumber daya.

Sebagai informasi, Pemerintah Pusat telah menerbitkan berbagai petunjuk teknis dan surat edaran guna mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih.

Di antaranya adalah Surat Edaran (SE) Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur secara rinci tata cara pembentukan koperasi, mencakup format penamaan, pembentukan pengurus dan pengawas, penentuan jenis usaha koperasi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala.

Selain itu, SE Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor 6 Tahun 2025 juga dirilis sebagai petunjuk teknis (juknis) yang menekankan pentingnya pendataan karakteristik dan potensi desa, penyelenggaraan musyawarah desa khusus, serta keterlibatan tenaga pendamping profesional dalam proses pembentukan koperasi.

Adapun model usaha koperasi yang diusulkan sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Kegiatan usaha koperasi ini meliputi penyediaan gerai sembako, gerai obat murah, unit simpan pinjam, klinik desa, fasilitas cold storage atau rantai dingin, gudang logistik, serta koperasi jasa di berbagai sektor lainnya sesuai potensi dan penugasan masing-masing wilayah.

Secara regulatif, pembentukan Koperasi Merah Putih juga didukung oleh sejumlah dasar hukum nasional yang kokoh.

Antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kebijakan ini juga terintegrasi dalam kerangka pembangunan nasional jangka menengah dan panjang melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, serta Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

Seluruh kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan koperasi sebagai pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa maupun kelurahan di seluruh Indonesia.

Dengan sinergi antara Koperasi Merah Putih, Lumbung Mataraman, dan Sekolah Rakyat, Pemda DIY optimis dapat memperkuat pondasi ekonomi masyarakat berbasis gotong royong dan kearifan lokal. (*)