Transformasi Digital Layanan Kependudukan, ASN Gunungkidul jadi Motor Perubahan

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus mendorong percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik.

Melalui program bertajuk ‘Wulan Panutan’, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul menggandeng para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelopor dalam pemutakhiran data kependudukan secara digital.

Program ini diluncurkan sebagai bagian dari Quick Wins 100 Hari Kerja Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, dengan tujuan memperbaiki akurasi data kependudukan yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Wulan Panutan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal administrasi kependudukan berbasis digital. ASN kita harapkan menjadi contoh bagi masyarakat,” ujar Bupati Endah dalam peluncuran program tersebut.

Melalui Wulan Panutan, yang merupakan singkatan dari Bulan Keteladanan,ASN, pegawai BUMD, THL, hingga pamong kalurahan didorong untuk melakukan pemutakhiran data dalam Kartu Keluarga (KK) serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Hal ini menjadi awal dari gerakan massif pembaruan data kependudukan yang akan menyasar masyarakat umum secara bertahap.

Digitalisasi untuk Efisiensi dan Akurasi

Kepala Disdukcapil Gunungkidul, Markus Tri Munarja, menegaskan bahwa layanan digital yang dikembangkan melalui aplikasi khusus ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap kebutuhan pelayanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses.

“Masih banyak masyarakat yang belum tertib administrasi kependudukan. Program ini kami mulai dari ASN agar tercipta budaya tertib data dan kesadaran digital,” jelas Markus.

Aplikasi tersebut memungkinkan pegawai memperbarui informasi kependudukan mereka secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil.

Kemudahan ini diharapkan akan mendorong percepatan pembaruan data yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Gunungkidul.

Data yang Valid, Kebijakan Lebih Tepat

Salah satu masalah yang disoroti adalah rendahnya angka pendidikan dalam data resmi, yang ternyata banyak disebabkan oleh ketidakmutakhiran data warga yang telah menempuh pendidikan nonformal seperti paket A, B, atau C.

Data yang tidak diperbarui ini berdampak langsung pada statistik IPM.

“Banyak warga yang sebenarnya sudah melanjutkan pendidikan, tapi datanya masih tertulis lulusan SD atau bahkan tidak sekolah. Ini yang kami benahi,” ujar Bupati Endah.

Program ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis data.

Diharapkan, keterlibatan aktif ASN akan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk turut memperbarui data kependudukan mereka secara mandiri dan digital. (*)