Sri Sultan HB X Tekankan Peran Teknologi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menekankan pentingnya penguatan sektor unggulan dengan dukungan optimalisasi teknologi informasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Hal ini menjadi fokus dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2026 yang digelar di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (15/4/2025).

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menyampaikan bahwa perubahan dari misi Nawacita ke Asta Cita menandai pergeseran paradigma dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, produktivitas sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur perlu diperkuat, antara lain melalui pemanfaatan teknologi industri agar mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing.

“Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang menentukan masa depan. Sektor unggulan perlu dikembangkan secara strategis agar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujar Sri Sultan.

Sri Sultan HB X juga menyoroti permasalahan kemiskinan di DIY yang masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Meski demikian, ia mencatat bahwa penurunan kemiskinan dalam satu dekade terakhir cukup signifikan.

DIY menjadi provinsi dengan penurunan kemiskinan tercepat di Pulau Jawa, sebesar 4,17 persen sejak 2014.

Pada Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem DIY tercatat sebesar 0,85 persen, menurun 0,39 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

DIY berada di posisi kedua dalam penurunan kemiskinan ekstrem se-Pulau Jawa setelah Provinsi Banten.

Musrenbang RKPD DIY 2026 disebut Sri Sultan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih berkualitas.

Ia menggarisbawahi lima fokus utama, antara lain penguatan sektor unggulan, adaptasi teknologi, pelibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan, penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, dan peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran.

“Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Di sisi lain, kita juga perlu meningkatkan pendapatan asli daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal,” tegas Sri Sultan.

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2025 diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta (Peringkat I), Pemerintah Kabupaten Bantul (Peringkat II), dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Peringkat III).

Selain itu, penghargaan Program Unggulan Inovatif Daerah diberikan kepada Pemkab Kulon Progo atas inovasi Cabai Pantai Kulon Progo (Paku) yang dinilai berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat.