Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Dorong Pemkot Siapkan Antisipasi Tumpukan Sampah Jelang Libur Lebaran

Hilangnya tumpukan sampah di dep, yang selama ini dikeluhkan warga masyarakat, menjadi langkah apik jelang libur panjang lebaran mendatang.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN
Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif mengapresiasi kinerja Pemkot Yogyakarta yang berhasil menuntaskan proses pembersihan 14 depo sampah.

Hilangnya tumpukan sampah di dep, yang selama ini dikeluhkan warga masyarakat, menjadi langkah apik jelang libur panjang lebaran mendatang.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya, Bambang Seno Baskoro, mengungkapkan, sejak awal pihaknya telah mendesak realisasi depo yang humanis.

Pasalnya, sejak TPA Piyungan ditutup, sengkarut permasalahan gunungan limbah di depo di Kota Yogya menjadi mimpi buruk berkepanjangan.

"Targat kami memang bagaimana menciptakan depo yang humanis, solutif dan tidak menimbulkan polusi bagi kawasan di sekitarnya," terangnya, Kamis (27/3/2025).

Alhasil, politikus senior Partai Golkar itu berharap, eksekutif bisa mempertahankan kondisi ini, agar fenomena tumpukan di depo tidak terulang lagi.

Khususnya, menjelang momen libur panjang lebaran, di mana produksi sampah di Kota Pelajar berpotensi meningkat seiring kehadiran pelancong maupun pemudik.

"Makanya, itu harus bisa diantisipasi. Jangan sampai meningkatnya produksi sampah berdampak pada penumpukan di depo," cetusnya.

Baca juga: Tuntas! 14 Depo Sampah di Kota Yogya Sudah Dikosongkan

Seno menyebut, saat ini Pemkot Yogyakarta sudah punya program penanganan sampah berbasis kewilayahan yang dicanangkan sejak awal Maret lalu.

Melalui program tersebut, warga masyarakat tidak diperkanankan membuang sampah rumah tangganya secara langsung ke depo-depo terdekat.

Sehingga, untuk melakukan aktivitas pembuangan, penduduk wajib berlangganan penggerobak, atau transporter yang ditugaskan menghimpun sampah untuk diboyong ke depo.

"Program itu harus dijalankan. Mulai 1 April ini mulai diujicobakan di seluruh wilayah," tandas pria yang sudah empat periode duduk di kursi DPRD Kota Yogyakarta tersebut.

"Selama satu bulan berjalan, nanti akan kita evaluasi pelaksanaannya bagaimana, terutama terkait dengan pengaruhnya bagi depo dan TPS yang ada di kota," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved