Wali Kota Yogyakarta Ancam Pembubaran BUMD yang Tidak Produktif dan Merugi

Hasto Wardoyo tidak segan melakukan pembubaran, jika BUMD memang tak sanggup memberi keuntungan untuk daerah.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN
ANCAM BUMD - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Wali Kota tidak segan melalukan pembubaran BUMD yang tak sanggup memberi keuntungan untuk daerah. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kinerja negatif deretan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Yogya mendapat sorotan tajam dari Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.

Bahkan, orang nomor satu di Kota Pelajar itu tidak segan melakukan pembubaran, jika BUMD memang tak sanggup memberi keuntungan untuk daerah.

"Saya akan kerja serius, untuk BUMD yang tidak produktif, saya evaluasi. Kalau bleeding terus, kenapa tidak dibubarkan saja," tandasnya, di Balai Kota Yogya, Senin (10/3/2025) malam.

Sebagai informasi, Pemkot Yogyakarta tercatat punya tiga BUMD, meliputi Meliputi Bank Jogja, PDAM Tirtamarta dan PT Jogjatama Vishesha atau XT Square. 

Hasto menegaskan, dalam satu pekan terakhir, tak sebatas organisasi perangkat daerah (OPD), kinerja seluruh BUMD pun dibredelnya satu per satu.

Untuk Bank Jogja misalnya, ia mengeluhkan tidak sebandingnya bagi hasil yang masuk ke kas daerah, dibanding gelontoran penyertaan modalnya.

Sehingga, secara tegas dirinya menyebut, bisnis perbankan yang dilangsungkan ini cenderung tidak memberi keuntungan signifikan untuk Pemkot.

"Kita punya penyertaan modal Rp154 miliar, tapi setahun cuma dapat Rp4 miliar untuk bagi hasilnya. Kalau saya punya uang rakyat Rp154 miliar, tak taruh di deposito, sudah dapat Rp9 miliar," ujarnya.

Baca juga: PDIP Kota Yogyakarya Dukung Hasto Wardoyo Alihkan Belanja Mobil Dinas Jadi Gerobak Sampah

"Memang, saya bukan ahli perbankan, tapi begitu-begitu kan sederhana. Itu berarti bank-nya rakyat tapi tidak menguntungkan rakyat," imbuh Hasto.

Setali tiga uang, Hasto juga menyoroti fenomena bleeding yang terjadi di PT Jogjatama Vishesha, yang didapuk sebagai pengelola XT Square.

Ia mengaku tidak segan-segan membubarkan unit tersebut, jika keberadaannya tidak menguntungkan dan malah membebani keuangan daerah.

"Saya mau audit dulu. Kalau memang tidak bisa dibina, ya terpaksa dibinasakan. Misal bleeding terus, kan membebani keuangan daerah. Sekarang setahun harus tombok Rp300 juta," ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto menandaskan, bahwa pihaknya juga bakal melangsungkan upaya penataan jajaran direksi PDAM Tirtamarta yang dinilai terlalu gemuk.

Menurutnya, langkah permapingan akan ditempuh, selaras dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat belakangan ini.

"PDAM sekarang direkturnya tiga. Padahal, satu saja cukup, itu akan saya rapikan. Pelanggannya kan cuma 31 ribu, satu direktur saja cukup," pungkasnya. (*)

 

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved