Komentar Guru Besar UII soal Kader PSI di OMO FOLU Net Sink: Praktik Nepotisme

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menteri Kehutanan (Menhut) sekaligus Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan gaji yang akan diterima anggota Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 tidak memakai APBN.

Raja mengatakan, OMO FOLU didanai oleh negara mitra.

Adapun OMO FOLU menjadi perbincangan di publik lantaran banyak kader PSI yang menjadi anggotanya.

"Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN," ujar Raja dalam keterangannya, dikutip Tribun Jogja dari Kompas.com, Jumat (7/3/2025).

Raja Juli menjelaskan, revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.

Ia menyebut OMO FOLU kali ini terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu Kemenhut untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Guru Besar Ilmu Komunikasi UII Yogyakarta, Prof Masduki, buka suara terkait kader PSI yang masuk dalam struktur OMO FOLU Net Sink 2030 tersebut.

Pengangkatan itu menurutnya praktek dari nepotisme.

"Ini kan sebetulnya nepotisme ya. Jadi ini praktek buruk dari Menteri Raja Juli karena menggunakan kekuasaannya untuk mengangkat atau melibatkan secara resmi dengan SK dia orang-orang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jadi isunya di sana, mau gajinya dari mana itu soal lain," ujarnya saat dihubungi Tribun Jogja, Jumat (7/3/2025).

Dia menyebut, dalam pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan seharusnya melalui proses seleksi terbuka dan penempatannya berbasis pada kompetensi yang dimiliki sehingga lembaga itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

"Jadi ada yang disebut dengan proses seleksi, proses untuk pengangkatan ini yang tak berbasis pada kompetensi, harusnya berbasis pada istilahnya merit sistem atau seleksi yang terbuka. Kan disitu persoalannya," jelasnya.

"Kalau dialihkan soal dari mana dananya itu mah fleksibel itu kan. Dana non-APBN juga bisa tapi kan tetap menggunakan otoritas karena dia satu lembaga yang di SK-kan oleh Menteri Kehutanan," katanya.

"Jadi ini clear nih, karena harusnya dia melaksanakan seleksi terbuka, lalu ada tim independen dan sebagainya. Itu dia nggak bisa jelaskan tuh," tambahnya.

Jebolan University of Munich, Jerman itu menambahkan, persoalan utamanya bukan karena dari mana gaji yang didapat oleh anggota OMO FOLU Net Sink tersebut, namun pada proses pengangkatan anggota.

"Jadi yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan karena pada posisi politik, PSI koalisi yang ikut mendukung Prabowo. Raja Juli sebagai Sekjen (partai) memanfaatkan posisinya untuk mengangkat orang-orang PSI. Nah disini persoalannya," tegasnya.