Aktivis di Jogja Komentari Kabar Kader PSI Ramai-ramai Diangkat Jadi Anggota OMO Folu Net Sink 2030

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ramai-ramai masuk ke dalam struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Penunjukan kader partai besutan Kaesang Pangarep itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.

Kepmen itu terkait tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi OMO Indonesia FOLU Net Sink 2030, per tanggal 31 Januari 2025.

Kepmen yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli Antoni yang juga dikenal sebagai Sekjen PSI itu mendapat tanggapan di masyarakat. Tak terkecuali kalangan aktivis. 

Aktivis Forum Cik Di Tiro Yogyakarta, Elanto Wijoyono, mengatakan, apa yang terjadi dalam penunjukan OMO Folu Net Sink 2030 itu menunjukkan tata pemerintahan saat ini tidak mencerminkan good governance.

"Apa yang terjadi pada peristiwa ini sekali lagi beri contoh atau bukti bahwa banyak hal dalam tata pemerintahan saat ini tidak mencerminkan good governance, yang antara lain diukur dari praktik akuntabilitas," ujarnya saat dihubungi Tribun Jogja, Jumat (7/3/2025).

Lanjut pria yang karib disapa Joyo itu, prinsip akuntabilitas dalam sebuah lembaga pemerintahan tak hanya mencakup pada aspek keuangan semata namun juga pada aspek sosial.

"Pada konteks kasus tim kerja OMO Folu Net Sink ini, sarat dengan indikasi dan potensi konflik kepentingan. Hal ini menjadi penanda kuat tidak adanya komitmen untuk menjaga akuntabilitas kinerja oleh jajaran kabinet Prabowo-Gibran, termasuk yang dilakukan oleh Menhut saat ini," jelasnya.

Dia pun menambahkan, situasi ini pun sebetulnya tidak sehat karena rawan memunculkan kebijakan-kebijakan yang bias pada kelompok atau golongan tertentu.

Mengutip situs resmi Kementerian LHK, FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.

Kebijakan ini disebut sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengendalikan perubahan iklim beserta dampaknya.

Program ini menggunakan empat strategi utama, meliputi menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon. (Mur)