Legislatif Bakal Evaluasi Penanganan Sampah Pemkot Yogya Seminggu Sekali

TRIBUNJOGJA.COM - Kalangan legislatif bakal melakukan evaluasi secara berkala terhadap upaya penanganan sampah yang dilakukan Pemkot Yogyakarta.

Bukan tanpa alasan, berbagai bentuk dukungan sudah diberikan DPRD Kota Yogya, namun problem sampah tidak kunjung tuntas secara menyeluruh.

Wakil Ketua I DPRD Kota Yogya, Sinarbiyat Nujanat, mengatakan, bahwa tantangan terberat bagi duet Wali Kota dan Wakil Wali Kota Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan adalah masalah sampah.

Ia menyebut, problem berkepanjangan itu terbukti belum bisa terselesaikan, meski kepala daerah definitif plus tiga kali penjabat (Pj) datang silih berganti.

"Kami akan terus melakukan monitoring melalui alat kelengkapan, melalui komisi, pimpinan akan mencermati sejauh mana progres penyelesaian sampah ini, dari minggu per minggu," tandasnya, Selasa (4/3/25).

Terlebih, pada awal Maret 2025, legislatif harus menerima kenyataan, program penanganan sampah berbasis kewilayahan mengalami penundaan jadwal.

Penundaan jadwal itu diakibatkan belum siapnya personel penggerobak yang ditugaskan jemput bola mengambil sampah dari rumah tangga ke depo.

"Tadinya penjemputan sampah dari rumah ke depo itu mulai 1 Maret, tapi mundur. Maka, perlu kita melihat sejauh mana keseriusan pemerintah kota ke depan dalam rangka menyelesaikan persoalan sampah ini," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, DPRD sudah memberikan suport dan persetujuan, terkait dengan anggaran fasilitasi penyediaan alat, mesin, tempat dan lain sebagainya. 

Menurutnya, dukungan legislatif untuk ikut menyetujui apa yang jadi keinginan Pemkot dalam mengendalikan produksi sampah harian sudah sangat luar biasa.

"Tapi, kalau pelaksanaannya tidak serius, ya akan sangat berat. Perlu sebuah tekad keras, serta fokus di sektor persampahan, sebelum bicara program-program yang lain," tandasnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Yogya, Triyono Hari Kuncoro, menambahkan, selepas sertijab tempo hari, harapan publik untuk perbaikan Kota Yogya tentu berada di pundak kepala daerah definitif.

Ia pun berharap, hubungan antara eksekutif dan legislatif semakin harmonis ke depan, meski kadar kekritisan tetap dipertahankan para dewan.

"Jadi, walaupun harmonis, tidak menutup kemungkinan kami di DPRD tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Pemkot, kalau itu tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (aka)