KPU Kulon Progo Evaluasi Komitmen Partisipasi Inklusif di Pelaksanaan Pilkada 2024

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, khususnya partisipasi penyandang disabilitas. 

Evaluasi tersebut diperlukan demi memperkuat komitmen dalam menciptakan partisipasi Pemilu yang inklusif.

Anggota KPU Kulon Progo, Aris Zurkhasanah menyampaikan evaluasi tersebut turut melibatkan tim dari pusat dan luar negeri.

"Belum lama ini kami menerima kunjungan dari tim Kementerian Luar Negeri, The Asia Foundation, Perdagangan Australia, dan Bappenas," ujar Aris pada Minggu (02/03/2025).

Tim tersebut sekaligus mengevaluasi Perjanjian Kerjasama antara KPU Kulon Progo dengan Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS). 

Kerjasamanya berkaitan dengan program Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Pengorganisasian Kaum Minoritas dan Kelompok Lintas Isu.

Menurut Aris, kerjasama tersebut diperlukan guna memastikan aksesibilitas dan keterbukaan informasi dalam seluruh tahapan Pilkada 2024. 

Terutama bagi penyandang disabilitas demi terwujudnya Pilkada yang inklusif.

"Komitmen itu merupakan agenda turunan dalam pelaksanaan program Democratic Resilience dalam rangka memperjuangkan Ruang Sipil untuk Ketahanan Demokratis," jelasnya.

Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana menjelaskan program kerjasama tersebut sekaligus memastikan partisipasi masyarakat secara luas dalam pelaksanaan Pilkada 2024, Termasuk bagi kelompok rentan.

Selain penyandang disabilitas, lansia (lanjut usia) dan ibu hamil termasuk dalam kelompok rentan ini. 

Program tersebut juga menjadi wadah aspirasi dan advokasi dalam rangka mewujudkan Pemilu yang inklusif dan demokratis.

"Cita-cita itu bisa terwujud jika ada kolaborasi yang apik antar lintas sektor," kata Budi.

Pimpinan Program Democratic Resilience dari LKiS, Tri Noviana mengeklaim ada capaian positif terkait partisipasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan Pilkada 2024 lalu. Capaian tersebut juga terlihat saat Pemilu 2024.

Menurutnya, dalam penyelenggaraan dua Pemilu tersebut ruang partisipasi masyarakat menjadi lebih terbuka, termasuk bagi kelompok rentan. Keterbukaannya juga dalam hal penyampaian aspirasi untuk memperbaiki layanan publik.

"Aspirasi tersebut nantinya bisa diakomodasi dalam agenda kerja kepala daerah terpilih," jelas Tri. (Tribunjogja.com/alx)