KPU Kulon Progo Lakukan Rekapitulasi PDPB di Triwulan II 2025, Catatkan 3.421 Pemilih Baru

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo telah melaksanakan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Triwulan II Tahun 2025 ini. Proses rekapitulasi dilakukan lewat Rapat Pleno pada Rabu (02/07/2025).

Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Aris Zurkhasanah menyampaikan Rekapitulasi PDPB dilakukan demi menjaga kepastian data pemilih yang dinamis.

"Kami harus memastikan data pemilih tetap valid dan selalu diperbarui," jelas Aris memberikan keterangannya.

Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB turut membahas data pemilih baru, pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hingga perbaikan data pemilih. Prosesnya melibatkan instansi dan lembaga terkait.

Menurut Aris, hasil rekapitulasi PDPB di Triwulan II Tahun 2025 menyatakan ada sebanyak 347.255 pemilih di Kulon Progo sampai saat ini. Mereka terdiri dari 169.132 pemilih laki-laki dan 178.123 pemilih perempuan, tersebar di 12 kapanewon.

"Ada penambahan sebanyak 1.715 pemilih jika dibandingkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Pilkada 2024," ungkapnya.

Aris menyampaikan ada sebanyak 3.421 pemilih baru yang masuk dalam PDPB Triwulan II Tahun 2025. Pihaknya juga menemukan 1.706 pemilih yang TMS serta 1.885 pemilih yang datanya harus diperbaiki.

Pihak yang dilibatkan dalam proses rekapitulasi antara lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kulon Progo. Termasuk Polres dan Kodim 0731 Kulon Progo.

"Mereka ini yang mendukung proses pemutakhiran data pemilih secara transparan dan akuntabel," kata Aris.

Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana menjelaskan Rekapitulasi PDPB menjadi komitmen pihaknya dalam memastikan data pemilih yang akurat dan terpercaya. Prosesnya pun dilakukan secara transparan.

Ia pun mengapresiasi dukungan berbagai pemangku kepentingan selama proses Rekapitulasi PDPB. Harapannya, dukungan terus diberikan guna memastikan data pemilih tetap valid dan tetap terbarukan.

"Sebab data pemilih menjadi pondasi penyelenggaraan Pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berkualitas," jelas Budi.(alx)