Rangkuman Materi Sejarah Kelas 12 Bab 4 Bagian D

4. Kebebasan Pers dan Jurnalisme Warga 

Reformasi 1998 menjadi titik tolak bangkitnya kebebasan pers.

Presiden B.J. Habibie membuka kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, termasuk di ranah pers.

Jumlah media cetak dan radio swasta meningkat signifikan.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan hukum kepada wartawan.

Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan yang dianggap mengekang kebebasan pers.

Regulasi kebebasan di dunia maya mulai dirancang pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disahkan pada 21 April 2008.

UU ITE mengalami revisi pada tahun 2016 dan 2021.

Revisi bertujuan agar rakyat Indonesia memiliki akses menyebarluaskan informasi dan berpartisipasi aktif (citizen journalism).(MG Ni Komang Putri Sawitri Ratna Duhita)