Kedaulatan Tak Sekadar Teritorial, Pemerintah Dorong Reorientasi di Berbagai Sektor

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kedaulatan di era modern bukan lagi sebatas menjaga batas teritorial, melainkan harus dipahami sebagai konsep dinamis yang menentukan arah bangsa.

Konsep ini disampaikan dalam Simposium Nasional Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HPKN) yang digelar di Hotel The Rich Jogja, Sleman, Rabu (19/2) malam.

Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, saat membacakan sambutan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menekankan bahwa rakyat Indonesia bukan sekadar pewaris sejarah, tetapi juga bagian aktif dalam membangun peradaban.

"Kedaulatan harus dimaknai secara lebih luas, salah satunya dalam perspektif kedaulatan politik. Kita harus berani merumuskan kedaulatan progresif yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik serta memastikan negara memiliki kendali penuh atas kebijakan strategisnya," ujar Beny.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kedaulatan juga mencakup sektor ekonomi.

Kemandirian produksi, penguatan industri dalam negeri, serta ketahanan terhadap ketergantungan eksternal dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing global.

Dalam aspek hukum, kedaulatan bukan hanya sebatas penegakan yuridis, tetapi juga sebagai infrastruktur etis yang mengangkat martabat rakyat dan bangsa.

"Kedaulatan budaya bukan sekadar perlawanan terhadap globalisasi, tetapi juga bagaimana kita mampu menawarkan alternatif wacana dalam peradaban dunia. Selain itu, kebijakan kedaulatan nasional dalam skala global harus dibangun dari posisi tawar yang kuat agar kepentingan nasional tidak tergerus oleh dinamika global yang semakin kompleks," imbuhnya.

Baca juga: Mahfud MD Tanggapi Demo Mahasiswa: Harus Dihargai, tapi Jangan Nihilis

Beny menegaskan bahwa seluruh komponen bangsa harus turut memajukan kedaulatan, bukan hanya pemerintah, tetapi juga warga negara dari berbagai sektor, seperti ilmuwan, ekonom, budayawan, dan negarawan.

Mereka diharapkan mampu mengartikulasikan kedaulatan dalam bentuk yang lebih visioner.

Simposium yang mengangkat tema "Reorientasi Kedaulatan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Budaya" ini menghadirkan Mahfud MD sebagai pembicara kunci.

Dalam pidatonya, Mahfud menyoroti bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang merdeka karena berhasil mengusir penjajah, bukan melalui deklarasi pemberian kemerdekaan.

"Kalau negara lain menggunakan istilah deklarasi kemerdekaan, Indonesia menyebutnya proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret juga semakin meneguhkan kedaulatan Indonesia," ujar Mahfud.

Mahfud menyoroti perbedaan antara kedaulatan dan kewenangan.

Menurutnya, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak terbagi, yang memungkinkan negara memiliki otoritas penuh.

Namun, ia mempertanyakan apakah kedaulatan Indonesia saat ini masih berjalan dengan baik.

"Secara konstitusional, kita berdaulat dalam politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Tapi apakah betul berdaulat? Saya melihat justru ada gangguan terhadap kedaulatan kita yang datang dari dalam negeri. Musuh Indonesia saat ini lebih berat karena berasal dari orang Indonesia sendiri," jelasnya.

Mahfud mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan reorientasi kedaulatan di berbagai bidang. Menurutnya, ide-ide yang ada dalam UUD 1945 telah lama mengarahkan jalannya negara ini, dan perlu terus diperkuat dalam menghadapi tantangan global.

"Mari kita bangun negara ini menuju Indonesia Emas. Konsep ini telah tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semua ini hanya bisa dicapai jika reorientasi benar-benar dilakukan," pungkasnya. (han)