Kata Mahfud MD tentang Tagar Indonesia Gelap: Tidak Semua Buruk tapi Perlu Dikritisi

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menanggapi polemik soal kondisi Indonesia saat ini yang dirangkum dalam tagar Indonesia Gelap. 

Menurutnya, tidak semua aspek di Indonesia dalam keadaan buruk, meskipun ada kebijakan yang tetap perlu dikritisi.

“Tidak seluruhnya gelap. Banyak juga yang terang dan yang terang itu tidak perlu dihambur-hamburkan atau diproteskan,” ujar Mahfud kepada wartawan di UGM, Kamis (20/2/2025) saat ditanya tentang tagar Indonesia Gelap.

Ia mencontohkan program makanan bergizi gratis sebagai kebijakan yang baik dan tidak perlu diperdebatkan. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah positif dari pemerintah.

Di sisi lain, Mahfud juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan negara. 

Ia mengingatkan bahwa sejak era Orde Baru, masyarakat sudah mengeluhkan ketidakefisienan birokrasi dan kebijakan. Oleh karena itu, jika saat ini pemerintah mendorong efisiensi, hal itu harus dihormati.

“Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien. Dulu, inefisiensinya menurut Pak Sumitro itu 30 persen. Mungkin sekarang, temuan itu dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Kita hormati itu,” jelasnya.

Baca juga: Aksi Demonstrasi "Jogja Memanggil", Arus Lalu Lintas di Sepanjang Jalan Malioboro Dialihkan

Namun, Mahfud menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan secara selektif dan tidak asal memangkas anggaran di semua sektor. 

Menurutnya, efisiensi harus diterapkan pada pengeluaran yang tidak berdampak signifikan, seperti proyek yang tidak jelas manfaatnya dan gaya hidup mewah pejabat yang menggunakan anggaran negara.

“Kalau lalu bidang ini 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen, dipotong-potong begitu kan kurang tepat,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran mahasiswa soal pemangkasan anggaran pendidikan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Mahfud menilai hal itu telah dijelaskan oleh pemerintah. 

Ia menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengklarifikasi bahwa bantuan pendidikan memang akan dikurangi, termasuk subsidi UKT.

“Kalau itu tidak perlu diresahkan,” kata Mahfud.

Namun, ia menyoroti kebijakan pembekuan beasiswa baru dari pemerintah. Mahfud menilai bahwa meskipun beasiswa lama tetap berjalan, kebijakan tidak membuka beasiswa baru perlu dipertimbangkan kembali.

“Saya kira itu perlu dipertimbangkan, terutama untuk pendidikan,” tegasnya. (Ard)