PESAN Sri Sultan HB X untuk Keluarga Madura Yogyakarta: Cantumkan "Bayar Tunai" di Warung

TRIBUNJOGJA.COM- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima audiensi dengan Komunitas Madura Yogyakarta di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, pada Rabu (12/2/2024). 

Pertemuan ini terkait dengan keresahan yang disampaikan oleh Forum Keluarga Madura Yogyakarta melalui sebuah surat yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan daring.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan menjelaskan bahwa masalah yang berkembang antara masyarakat Madura dan suku Papua di Yogyakarta telah melalui beberapa pertemuan, baik antara Forkopimda maupun perwakilan masyarakat.

"Pimpinan warga masyarakat Madura di Jogja itu bertemu hari ini. Itu sebetulnya kami sudah berproses rapat dari satu tempat ke tempat lain. Semua unsur yang berkait itu sudah melakukan jalur-jalur pertemuan-pertemuan. Dan report itu saya terima semua. Sehingga tadi kita pertemuan, ya kan, kita tidak membaca proses-proses seperti ini. Tapi kesimpulannya itu sudah ada, ya, dari surat, dari pimpinan Madura juga punya, hasil rapat-rapat Bersama Forkopimda dan perwakilan, mereka juga sudah berproses semua," ujar Sultan.

Sultan juga menegaskan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk meredakan ketegangan dan menghindari terjadinya konflik lebih lanjut.

Sultan menyampaikan dua keputusan penting sebagai langkah jangka pendek untuk meredakan situasi. 

Pertama, ia meminta agar warung-warung di Yogyakarta mencantumkan tulisan "Bayar Tunai" dalam transaksi jual beli. 

"Kesimpulannya dari semua itu tadi hanya dua. Kesimpulan untuk jangka pendek hanya dua, yaitu warung itu punya tulisan bayar tunai, gitu. Perkara mau dibantu gratis, nah itu urusannya individu-individu. Tapi dengan tunai itu secara hukum punya posisi, gitu, bayar tunai, gitu. 

Kedua, Sultan meminta agar pihak berwenang memproses hukum setiap tindakan pemaksaan atau kekerasan yang terjadi. 

"Kalau terjadi pemaksaan dan sebagainya, kami minta proses hukum, ya kan, konsisten. Supaya dengan begitu kondisi itu menurun, ya, tidak terjadi lagi, ya. Itu aja keputusannya yang bisa dilakukan segera, gitu loh. Untuk mendinginkan suasana kesalahpahaman, itu," ujar Sultan.

Diketahui sebelumnya, sebuah surat yang mengatasnamakan Forum Keluarga Madura Yogyakarta beredar luas di media sosial dan grup percakapan daring. 

Dalam surat tersebut menyampaikan keresahan atas dugaan tindakan oknum dari suku Papua di Yogyakarta yang disebut kerap merusak, mengambil barang tanpa membayar, hingga melakukan pemukulan terhadap pemilik toko kelontong.

Forum Keluarga Madura meminta adanya solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Bahkan, jika masalah terus berlanjut tanpa penyelesaian, mereka menantang suku Papua di Yogyakarta untuk duel terbuka alias carok, sebuah tradisi pertarungan khas Madura. 

Meski demikian, dalam pernyataannya, mereka tetap menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Jadi proses surat-menyurat dan sebagainya sudah selesai, gitu. Kita menatapnya ke situ, gitu, ya," tandas Sultan.

Lebih lanjut Sultan meminta seluruh pihak memberikannya ruang, sebab pada pertengahan tahun lalu baru saja dibentuk asosiasi baru yang mempertemukan provinsi istimewa dan khusus.

"Pertemuan dilakukan di Jogja, yaitu asosiasi provinsi istimewa dan khusus. Jadi kami ada anggota Jogja, Jakarta, Aceh, sama Papua. Itu punya asosiasi sendiri. Tapi juga lepas dari itu, rapat di sini. Kami juga kenal dengan gubernur-gubernur di Papua. Sehingga kalau kami harus menyelesaikan itu lebih jauh, ya, saya harus berkoordinasi dengan departemen," kata Sultan.

"Tapi sebelum itu kita lakukan, dua keputusan tadi sudah bisa dijalankan," tandasnya.
 
Klarifikasi soal "Carok"

Sementara itu, Komunitas Keluarga Madura Yogyakarta menyebut pertemuan ini bertujuan untuk membahas upaya menjaga kondusivitas wilayah menyusul beredarnya surat tantangan "carok" yang viral di media sosial.

Surat tersebut muncul setelah insiden seorang individu yang tidak membayar saat berbelanja di sebuah warung Madura di Babarsari, Sleman, DIY.

Juru Bicara Komunitas Madura Yogyakarta, Mahrus Ali, menegaskan bahwa pertemuan tersebut difokuskan untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.

"Diskusi ini untuk mencari solusi yang praktis. Masalah yang sudah terjadi biarlah selesai, kita tidak membahas itu lagi," ujarnya.

Mahrus Ali menambahkan bahwa ada beberapa usulan praktis untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.

Salah satu usulan tersebut adalah mencantumkan aturan pembayaran tunai di warung-warung Madura.

Ia juga menekankan pentingnya menghindari sikap rasisme dalam bentuk apapun.

Terkait surat tantangan "carok" yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan daring, Mahrus Ali menjelaskan bahwa surat tersebut tidak dimaksudkan untuk memicu konflik.

"Surat itu dibuat bukan untuk mengobarkan perseteruan, melainkan untuk meredam situasi agar tidak terjadi aksi kekerasan. Surat itu muncul karena kecintaan kami terhadap Jogja. Kami ingin Jogja tetap aman dan nyaman," jelasnya.

Menurut Mahrus, dalam satu tahun terakhir, terdapat sekitar 15 insiden yang melibatkan warung Madura di Yogyakarta.

Meskipun subjek insiden beragam, objek utamanya tetap para pelaku usaha Madura.

Oleh karena itu, komunitas merasa perlu mengambil langkah preventif untuk menjaga keamanan bersama.

Sebelumnya, surat yang mengatasnamakan Forum Keluarga Madura Yogyakarta tersebut menyampaikan keresahan atas dugaan tindakan oknum dari warga wilayah Timur di Yogyakarta yang kerap merusak, mengambil barang tanpa membayar, hingga melakukan pemukulan terhadap pemilik toko kelontong.

Forum tersebut meminta solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini.

Meski demikian, komunitas Madura menegaskan komitmen mereka untuk menjaga kedamaian dan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antarkomunitas di Yogyakarta demi menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman bagi semua warganya.