Gerindra DIY Sowan Sultan HB X Bahas Aspirasi Masyarakat Perihal Danais

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY bersama jajaran pengurus DPD Gerindra DIY menemui Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X, di Kraton Kilen, Jumat (22/8/2025) malam. 

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam dan membahas aspirasi masyarakat terkait alokasi Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DIY, Lisman Puja Kusuma, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus permohonan restu kepada Ngarsa Dalem selaku Raja Keraton Yogyakarta.

“Malam ini kami sowan Ngarsa Dalem dalam rangka sebagai perwakilan rakyat, memohon restu dan arahan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat perihal Danais ini ke pemerintah pusat,” ujar Puja usai pertemuan.

Dalam pertemuan malam itu, Gerindra DIY menyampaikan komitmennya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai Danais agar tetap memberikan manfaat optimal bagi warga Yogyakarta.

Baca juga: Dorong Dialog dengan Pusat, Gerindra DIY Ingin Danais Tetap Selaras dengan Amanat Keistimewaan

"Kami banyak berdiskusi mengenai manfaat dana keistimewaan bagi banyak masyarakat. Dan kami berkomitmen menyampaikan aspirasi masyarakat ini, ke pemerintah pusat. Harapannya, alokasi Danais bisa kembali seperti semula, minimal Rp1,2 triliun,"pungkasnya. 

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD Gerindra DIY, RM Gustilantika Marrel Suryo Kusumo, menekankan bahwa Danais memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Gerindra DIY banyak menerima masukan dari masyarakat. Penerima manfaat Danais sangat banyak, termasuk untuk ketahanan pangan melalui program seperti Lumbung Mataraman yang kini menjadi bagian dari Kopdes Merah Putih,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah anggota Fraksi Gerindra DPRD DIY, antara lain Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman, Nur Subiyantoro, Anton Prabu, dan Danang Wahyu Broto.

Gerindra DIY menegaskan bahwa perjuangan terkait Dana Keistimewaan bukan semata-mata soal anggaran, tetapi untuk memastikan keberlanjutan program-program keistimewaan yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. (*)