Gunungkidul Kekuarangan Dokter dan Tenaga Medis, PKG dari Pusat Jadi Beban Berat

TRIBUNJOGJA.COM - Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang digagas pemerintah pusat mengharuskan puskesmas melayani screening kesehatan gratis, di sisi lain juga harus melayani pasien rawat jalan.

Tuntutan itu diperkirakan bakal menjadi beban berat bagi tenaga medis di Gunungkidul. 

Pasalnya, gunungkidul saat ini juga dalam kondisi kekurangan dokter dan tenaga medis.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, mengaku hal itu membuat mereka menghadapi tantangan besar dalam menjalankan program PKG. 

Kendala utama yang mereka hadapi adalah kekurangan tenaga medis, terutama dokter umum, di puskesmas-puskesmas yang ada.

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, mengungkapkan bahwa rata-rata puskesmas di Gunungkidul hanya memiliki dua dokter umum, padahal idealnya diperlukan empat hingga lima dokter untuk dapat memberikan layanan kesehatan yang optimal.

"Rata-rata minimal 3 dokter umum, kita 2 masih kurang 1 rata-rata puskesmas, idealnya 4 sampai 5 setiap puskesmas," kata Ismono saat dihubungi, Senin (3/2/2025).

Beban Berat bagi Tenaga Medis di Puskesmas

Menurut Ismono, program PKG mengharuskan puskesmas memberikan layanan screening kesehatan gratis, sementara di sisi lain mereka tetap harus melayani pasien rawat jalan untuk penyakit umum.

"Padahal harus melayani screening gratis ini, juga harus melayani rawat jalan penyakit umum. Ini juga berat. Perawat juga kurang, bidan juga kurang. Kalau segi kompetensi mumpuni, dari segi jumlah kami kesulitan, tetapi dari yang ada kita kemas sesuai alur dulu," jelasnya.

Karena keterbatasan tenaga medis, Dinkes Gunungkidul hanya menyiapkan dua puskesmas percontohan untuk memulai program ini, yaitu Puskesmas Ponjong 1 dan Paliyan.

Dua puskesmas ini dipilih karena memenuhi persyaratan dasar, seperti integrasi layanan primer (ILP), ruang screening, dan rekam medis elektronik.

Meskipun dihadapkan pada tantangan ini, Dinkes Gunungkidul tetap menargetkan PKG dapat berjalan mulai Februari 2025, dengan skala yang disesuaikan dengan jumlah tenaga medis yang tersedia.