Tukin Tak Kunjung Cair Sejak 2020, Puluhan Dosen ISI Yogyakarta Gelar Aksi di Gedung Rektorat

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Puluhan dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (Adaksi) Wilayah Yogyakarta menuntut pemerintah untuk segera cairkan tunjangan kinerja (Tukin).

Tuntutan itu disampaikan di halaman gedung Rektorat ISI Yogyakarta, Senin (3/2/2025).

Koordinator Adaksi Wilayah Yogyakarta sekaligus Dosen Prodi Musik ISI Yogyakarta, Titis Setyono Adi Nugroho, mengatakan selama tahun 2020 sampai sekarang, Tukin seluruh dosen ASN dari Kemendiktisaintek belum kunjung cair.

"Sebetulnya dari tahun 2014 (Tukin tak kunjung cair). Hanya saja, nomenklatur yang terbaru itu dari tahun 2020. Jadi, kami menuntut dari tahun 2020 untuk dibayarkan," jelasnya kepada awak media.

Titis menyampaikan bahwa Tukin sendiri sebenarnya memiliki ragam manfaat, berupa sarana kinerja untuk penelitian hingga kegiatan-kegiatan dosen yang lain.

Di mana, sebenarnya kegiatan tersebut digelar dengan menggunakan dana pribadi masing-masing dosen.

"Dan ini sebagai informasi saja, selama ini dosen itu dibayar hanya gaji pokok dan uang lauk pauk. Kalau di Jogja, nominalnya itu hampir UMR atau mendekati UMR. Masih rata-rata UMR, kalau di luar atau di wilayah lain, itu benar-benar di bawah UMR sekali," urai dia.

Di ISI Yogyakarta sendiri ada sekitar 400 sampai 500-an dosen dengan kondisi Tukin belum cair.

Sedangkan di seluruh Indonesia ada sekitar 88.299 dosen dengan kondisi Tukin belum cair.

"Maka, kami minta untuk skema tiga yang dibayarkan, bukan skema satu dengan seharga Rp2,5 triliun. Dan ini kita menuntut Rp8 triliun. Itupun masih 14 bulan, jadi kami menuntut lebih dari itu sebetulnya," urai Titis.

Baca juga: Polemik Pameran Yos Suprapto, Dekan ISI Yogyakarta: Kalau Ada yang Keberatan, Komunikasikan Saja

Sedangkan, besaran pencarian Tukin untuk masing-masing dosen ASN di Indonesia diberikan sesuai dengan kelas jabatan.  

Di mana, untuk asisten ahli sekitar Rp5 jutaan,  rektor sekitar Rp8 juta, hingga guru besar sekitar Rp13 juta.

"Jadi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pasti macem-macem. Pokoknya, kami dosen ini banyak sambilannya. Ada yang event organizer, ada yang dia buka catering, ada yang nyambi lain. Jadi mereka tidak pyur hanya menjabat sebagai dosen (untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari)," ujarnya.

Dikatakannya, aksi tuntutan soal pencarian Tukin ini digelar serentak di Indonesia. Di mana, pusatnya ada di Jakarta.

Lalu, apabila di kemudian hari Tukin itu tidak kunjung cair, maka pihaknya akan melakukan aksi mogok kerja dalam jangka waktu tertentu.

Sementara itu, Dosen Teater ISI Yogyakarta, Prof. Dr. Dra. Yudiaryani M.A., menyampaikan Tukin bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN di lingkungan kampus dan hal itu akan berdampak pada peningkatan kinerja PTN secara komprehensif.

"Tukin 2020-2024 merupakan hak dosen ASN Kemenristekdikti yang sekarang Kemendiktisaintek yang telah melakukan segala kegiatan akademis dengan beban kinerja dosen yang sangat berat untuk memajukan pendidikan tinggi di
Indonesia," tuturnya.

Menurutnya, berbagai argumentasi hukum yang dijadikan alasan untuk meniadakan pencairan Tukin 2020-2024 yang seharusya menjadi prioritas Pemerintahan Prabowo untuk segera membuat kebijakan yang bagi terealisasinya pencairan tukin 2020-2024.

"Dosen ASN Kemendiktisaintek telah menjalankan tugas Tri Dharma PT dengan baik dalam berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945, namun kemaslahatan dan kesejahteraannya selalu diabaikan dan didiskriminasi dengan tidak diturunkannya Tukin 2020-2024," papar dia.

Lanjutnya, sungguh tidak adil bahwa ada sebuah lembaga riset yang hanya mengerjakan satu dari Tri Dharma para dosen telah mendapatkan Tukin sejak lama. Sedangkan Dosen ASN yang mengerjakan Tri Dharma dengan sungguh-sungguh tidak mendapatkan Tukin.

"Jangan sampai Tukin tidak dibayarkan hanya karena ketidakpahaman pejabat Kemenristekdikti era Nadhim Makarim mengenai proses birokrasi dan harmonisasi pencairan tukin dosen 2020-2024. Ketidakpahaman pejabat Kementrian Kemenristekdikti jangan dijadikan alasan untuk tidak dicairkannya tukin dosen 2020-2024," jelasnya.

Dosen merupakan pelaksana dari amanat UU sedangkan permasalahan birokrasi adalah urusan pejabat berwenang di kementrian. Di sisi lain, pada tahun 2025 harmonisasi antar Kementrian dan DPR telah terjadi kesepakatan, maka Tukin 2025 harus segera dicairkan secepatnya.

"Demikian aspirasi Dosen ASN ISI Yogyakarta. Dosen ASN ISI Yogyakarta bersama dosen ASN seluruh Indonesia akan terus berjuang untuk mendapatkan hak kami. Karena itu mohon kiranya Presiden Prabowo mendengar aspirasi kami," tandas dia.(*)