Pemkab Klaten Bakal Singkronkan Rancangan Awal RKPD 2026 dengan Visi Misi Bupati Terpilih
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelar Forum Konsultasi Publik terkait rancangan awal rencana kerja pemerintah
Penulis: Dewi Rukmini | Editor: Iwan Al Khasni
Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini
TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelar Forum Konsultasi Publik terkait rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2026, pada Kamis (23/1/2025).
Kegiatan yang digelar di Pendopo Kabupaten Klaten itu melibatkan sejumlah tokoh dan elemen masyarakat, akademisi, organisasi perangkat desa (OPD), dan jajaran Forkopimda Kabupaten Klaten.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Klaten, Pandu Wirabangsa, mengatakan lewat gelaran tersebut pihaknya mengumpulkan saran dan masukan dari stakeholder serta masyarakat. Khususnya untuk menyusun rancangan awal RKPD 2026.
"Rancangannya tentu nanti berdasarkan RPJMD, karena RKPD kan turunan dari RPJMD. Kemudian, arahan dari pemerintah pusat yang sifatnya top down dan evaluasi-evaluasi kinerja pada 2024 kemarin," ucap Pandu kepada Tribunjogja.com, Kamis (23/1/2025).
"Terus karena ini tahun transisi (peralihan kepemimpinan), maka kami juga melihat beberapa program maupun visi misi dan prioritas dari pasangan calon terpilih," tambah dia.
Pandu menyebut lewat forum tersebut, ada banyak masukan dan saran yang diterima Bapperida Klaten dari masyarakat.
Di antaranya terkait aspek sumber daya manusia dalam kacamata kerukunan antar umat beragama, moralitas, dan konteks disabilitas.
Kemudian, juga ada masukan soal aspek kesehatan dan stunting. Hingga aspek lingkungan hidup karena pemerintah menargetkan daerah untuk menuntaskan sampah dari hulu sampai hilir. Sehingga diharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai menangani sampah semakin meningkat.
Pihaknya menyebut pembahasan rancangan awal RKPD 2026 saat ini masih bersifat makro. Meski begitu, terkait hal-hal teknis yang membutuhkan koordinasi mendalam akan segera dikomunikasikan kepada pasangan calon terpilih begitu sudah dilantik.
"Supaya tidak ada yang salah tangkap," katanya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Much Nasir, menyampaikan bahwa forum konsultasi publik menjadi tahapan penting dalam rancangan awal RKPD 2026 di masa transisi kepemimpinan Pemkab Klaten.
"Artinya saat ada pimpinan baru tentu kami harus singkronisasikan. Antara visi misi bupati lama dengan bupati baru kantentu harus disingkronkan dulu," ucap dia.
Nasir berharap dengan adanya singkronisasi itu maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Klaten bisa berkualitas. Sehingga, pelaksanaannya akan bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat. (drm)
Presiden Prabowo Ancam Tindak Tegas Penggilingan Padi Nakal: Vampir-vampir Ekonomi Rakyat! |
![]() |
---|
Presiden Prabowo Ibaratkan Koperasi Desa Merah Putih Seperti Lidi |
![]() |
---|
Koperasi Desa Merah Putih Diminta Punya Gerai Sembako, LPG, Agen Pupuk dan Simpan Pinjam |
![]() |
---|
Prabowo Ajak Puan Maharani Naik Panggung Resmikan Koperasi Desa Merah Putih |
![]() |
---|
Siasat Oknum Anggota DPRD Kudus Tutupi Identitasnya Saat Tertangkap Main Judi Domino |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.