Koperasi Desa Merah Putih Diminta Punya Gerai Sembako, LPG, Agen Pupuk dan Simpan Pinjam

Klaten Tribunjogja.com - Presiden Republik Idonesia, Prabowo Subianto, resmi meluncurkan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara serentak pada Senin (21/7/2025). 

Acara peluncuran KDMP itu dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

Acara tersebut dihadiri sekitar 10 ribu tamu undangan yang meliputi 8 ribu Kepala Desa (Kades) se-Jawa Tengah, 38 Gubernur, 514 Bupati atau Walikota, serta belasan Menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Ketua DPR RI maupun MPR RI. 

Tak hanya tatap muka, peluncuran juga diselenggarakan secara virtual atau daring dengan daerah lain. 

Menteri Ekonomi Bidang Pangan (Menko Pangan) RI sekaligus Ketua Satgas, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan bahwa pembentukan 80 ribu KDMP adalah inisiatif Presiden Prabowo Subianto. 

Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih menjadi wajah baru serta tonggak awal gerakan koperasi Indonesia yang modern, efektif, dan digital. 

"Alhamdulillah Bapak Presiden, hari ini (21/7/2025) secara hukum sudah terbentuk sebanyak 80.081 koperasi merah putih. Alhamdulullah hari ini, Presiden Republuk Indonesia membuat sejarah baru bagi bangsa Indonesia," ucap Zulhas. 

• Prabowo Ajak Puan Maharani Naik Panggung Resmikan Koperasi Desa Merah Putih

Pihaknya memaparkan, pembentukan KDMP bermula dari arahan tegas Presiden Prabowo yang tidak memperbolehkan Kementerian bergantung dengan impor pangan.

Menurut dia, bangsa Insonesia harus bisa berdaulat lewat swasembada pangan, air, dan energi. 

"Yang paling penting, kami harus memberdayakan petani kita sendiri agar berdikari melalui sistem yang adil dan berkelanjutan. Arahan Bapak Presiden telah diterjemahkan melalui kebijakan-kebijakan di bidang pangan. Termasuk penguatan ekosisten pertanian berbasis desa melalui koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Itulah semangat yang mendasari terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," jelasnya. 

Menurutnya, KDMP tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi. 

Tetapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak, dan rentenir. 

Selain itu juga  untuk pemberdayaan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong-royong dan kekeluargaan. 

"Ekonomi kerakyatan itu yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden. Kami menyadari dalam membangun kedaulatan ekonomi desa tidak memilih cara yang mudah. Tetapi kami memilih cara yang benar, berarti memperkuat bidang usahanya terlebih dahulu atau bisnis model," papar dia.