Nasib Pantai Kuwaru yang Kini Mati dan Tak Ada Aktivitas Wisata, Ini Kata Dinas Pariwisata Bantul

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pantai Kuwaru yang terletak di Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, disebut telah 'mati' sejak beberapa tahun lalu. 

Padahal, Pantai Kuwaru menawarkan wisata alam yang tidak kalah indah seperti pantai-pantai di dekatnya.

Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi Kepariwisataan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Markus Purnomo Adi, berujar sebelum Pantai Kuwaru akhirnya mati, pantai itu sempat mengalami abrasi cukup parah sekitar tahun 2018-2019.

Kamudian, terjadinya pandemi Covid-19 juga membuat para pedagang mulai tidak berjualan lagi di pantai tersebut.

"Dari situ, kemudian tidak ada aktivitas lagi di sana. Karena mungkin membutuhkan perbaikan dan lain sebagainya, sehingga cukup besar biayanya. Sedangkan, pantai itu, dulu dikelola oleh warga setempat," katanya kepada awak media, Selasa (21/1/2025).

Ditambahkan Markus, Pantai Kuwaru sebelumnya memiliki daya tarik yang berbeda dibandingkan pantai lainnya. 

Di mana terdapat satu bangunan berisi aquarium air laut dan semacam habitat laut.

Namun, itu juga hancur dikarenakan adanya abrasi dan diterjang gelombang laut.

"Sebenarnya itu sangat disayangkan. Karena itu bisa menarik pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bantul dan dari segi status tanah itu kan Sultan Ground. Tapi, kami belum pernah mendengar lagi, apakah teman-teman di sana mau kembali lagi (membangkitkan Pantai Kuwaru) atau tidak, saya juga belum dengar lagi," ucap dia.

Baca juga: Kunjungan Wisatawan di Bantul Diprediksi Meningkat Saat Libur Panjang Isra Miraj dan Imlek 2025

Pihaknya pun sudah mencoba menghubungi sejumlah pihak yang terlibat di dalam kawasan potensi wisata alam tersebut.

Namun, sampai saat ini hasilnya masih nihil alias belum ada yang bisa dihubungi untuk nasib ke depan tempat wisata itu.

"Kami sudah berusaha mencari orang-orang di sana dan menghubungi orang yang dulu, tapi katakanlah yang menjadi kontak itu sudah tidak bisa. Mungkin nomornya ganti. Dan saya tanya ke beberapa teman juga tidak tahu lagi siapa yang mengelola di sana," jelas Markus.

Di sisi lain, pihaknya mencatat saat aktivitas di Pantai Kuwaru masih aktif, rata-rata dalam sehari ada 40-90 wisatawan.

Kendati demikian, jumlah tersebut, kata Markus memang tidaklah banyak.

Akan tetapi, apabila dikelola kembali dengan tatanan yang sedemikian rupa, maka berpotensi mendatangkan wisatawan.

"Tapi masalahnya, kami juga tidak bisa memastikan, dari 40-90 wisatawan yang masuk lewat TPR Pantai Kuwaru itu apakah benar-benar masuk ke Pantai Kuwaru atau sebaliknya. Karena, di sana dekat dengan pantai lain juga," tutur dia.

Lalu, hasil dari tarif retribusi di TPR Pantai Kuwaru, biasanya di kelola oleh Dinas Pariwisata Bantul.

Pasalnya, para petugas yang berjaga di TPR tersebut adalah petugas dari Dinas Pariwisata Bantul.

Kemudian, para warga setempat yang menjadi pengelola Pantai Kuwaru akan terlibat sebagai petugas parkir serta pedagang kuliner. 

Butuh Izin Kasultanan Yogyakarta

Markus menyebut, apabila ingin kembali mengembangkan Pantai Kuwaru itu membutuhkan izin kepada pihak Kasultanan Yogyakarta.

Pasalnya, status tanah tersebut adalah Sultan Ground, sehingga membutuhkan izin kekancingan.

"Untuk pengembangan pantai itu, ya kita lihat dulu dari segi kepemilikan tanahnya. Kalau itu tanah Sultan Ground ya izin kekancingan," ucap Markus.

Baca juga: Dinas Pariwisata Bantul Targetkan PAD Sebesar Rp49 Miliar Selama Tahun 2025

Tindakan permintaan izin seperti itu, lanjutnya, tidak hanya berlaku di Pantai Kuwaru, tetapi juga berlaku untuk status tanah di kawasan lainnya. 

Artinya, apabila terdapat kawasan tempat wisata dengan kepemilikan tanah milik tanah kalurahan, tanah kas desa, atau sejenisnya, maka sebelum melakukan pembangunan sarana prasarana, setidaknya dilandasi dengan perolehan izin dari kepemilikan yang besangkutan.

"Jadi, sementara pantai itu off dulu. Karena apabila ingin mengisi untuk sarana prasarana kami juga harus berkomunikasi dengan berbagai belah pihak. Termasuk warga di sana, nantinya mau seperti apa," jelas dia.

Di sisi lain, apabila warga setempat ingin melakukan optimalisasi pemanfaatan serta perbaikan sarana prasarana Pantai Kuwaru, setidaknya dapat mengurus izin ke Panitikismo Keraton Yogyakarta dahulu.

Namun, lanjut Markus, dalam proses pengurusan izin membutuhkan cukup waktu.

"Tapi, mungkin kalau itu terfasilitasi oleh DPRD DIY akan lebih mudah dibandingkan dari DPRD Bantul. Jadi, kalau misalnya teman-teman dari Pantai Kuwaru itu cerita ingin seperti apa Pantai Kuwaru ke depan, bisa lebih enak dikawal oleh DPRD DIY, karena itu melibatkan tanah Sultan Ground yang kebijakannya ada di Pemerintah Provinsi DIY juga," tandasnya.(*)