Program Makan Bergizi Gratis di Kota Yogyakarta Tertunda, Ini Alasannya

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, menjelaskan bahwa SMKN 4 Yogyakarta telah ditunjuk sebagai pilot project. 

Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin
Siswa SD Negeri Sinduadi Timur sedang menyantap hidangan program makan bergizi gratis, Senin (13/1/2025) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan untuk siswa SMA/SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terpaksa mundur hingga Februari 2025. 

Program ini sebelumnya dijadwalkan mulai diimplementasikan pada Januari 2025, namun persiapan internal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih belum selesai.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, menjelaskan bahwa SMKN 4 Yogyakarta telah ditunjuk sebagai pilot project. 

Lokasi sekolah yang hanya berjarak tiga kilometer dari dapur SPPG di Sorosutan menjadi salah satu alasan penunjukan ini.

"Kepala SPPG menyampaikan bahwa program kemungkinan baru bisa berjalan pada Februari. Kami hanya berperan sebagai penyedia data sekolah dalam radius tiga kilometer dari SPPG," ujar Suhirman, Senin (20/1/2025).

SMKN 4 Yogyakarta telah mempersiapkan data 1.200 siswanya untuk program ini, sementara siswa kelas 3 yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) tidak masuk dalam data penerima. 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4, Widiatmoko Herbimo, mengungkapkan bahwa pihak sekolah telah menyerahkan informasi detail seperti nama, alamat, tinggi badan, berat badan, status obesitas, dan alergi makanan para siswa.

“Kami menyerahkan data pekan lalu. Katanya, program ini akan berlangsung hingga akhir tahun, tetapi untuk pelaksanaannya kami masih menunggu,” ungkap Widiatmoko.

Baca juga: Jadi Pilot Project, Program Makan Bergizi Gratis di SMKN 4 Yogyakarta Urung Terlaksana

Meski mendukung program ini, SMKN 4 sempat khawatir terhadap potensi dampak ekonomi.

Sebagai sekolah dengan jurusan kuliner, keberadaan kantin menjadi sumber pendapatan penting, dan program MBG dinilai dapat mengurangi omzet.

"Terus terang, kami khawatir target pendapatan BLUD tidak tercapai jika siswa sudah mendapatkan makanan gratis. Namun, atas arahan Dinas Pendidikan, kami mendukung pelaksanaannya," ujarnya.

Selain dampak ekonomi, pihak sekolah juga mempertimbangkan pengelolaan sampah makanan yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan.

“Kami juga berharap makanan yang disajikan benar-benar bergizi dan sesuai kebutuhan siswa. Akan lebih baik jika pengelolaannya diserahkan kepada sekolah, mengingat kami memiliki jurusan kuliner,” tambah Widiatmoko.

Program MBG saat ini baru berjalan untuk tingkat SD dan SMP di DIY, sementara untuk SMA dan SMK, implementasinya masih menunggu kesiapan penuh SPPG.

Data Disdikpora DIY mencatat bahwa program ini akan menyasar sekitar 360 sekolah di wilayah DIY. (*)
 

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved