Pakar UGM : Perlu Ada Kejelasan Indikator Keberhasilan Program MBG

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sudah hampir dua minggu program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Telah banyak bermunculan respon mengenai program ini dari berbagai kalangan masyarakat.

Mulai dari para siswa hingga ahli mengomentari program yang saat ini sedang berjalan.

Tidak sedikit masyarakat yang mengkritik keberlangsungan program ini.

Pasalnya masih banyak hal yang sepertinya belum dibahas lebih mendalam dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis terutama indikator keberhasilan dari tiap tujuan di program ini.

Memang sudah sewajarnya terdapat pro dan kontra dalam suatu kebijakan yang diambil pemerintah.

Mulai dari kontroversi soal dana yang dipatok untuk masing - masing anak yang awalnya Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Perhitungan ini tentu saja menimbulkan perdebatan apakah dapat mencukupi jumlah gizi yang dibutuhkan oleh seorang anak.

Begitu juga dengan menu makanan yang disajikan.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis di Kota Yogyakarta Tertunda, Ini Alasannya

Dengan keterbatasan dana tersebut, menu yang disajikan pun belum tentu cukup untuk menyesuaikan dengan selera anak-anak.

Benar saja bahwa terdapat beberapa kasus yang muncul seperti lauk yang tidak diminati anak dan berakhir terbuang karena tidak dikonsumsi.

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Eni Harmayani, mengatakan program ini perlu dikaji lebih dalam mengenai jenis menu makanan dan cara pengolahan agar tidak terjadi food waste.

“Setiap daerah memiliki budaya atau kebiasaan tersendiri dalam mengolah pangan sehingga penting untuk diadakan standarisasi nasional dalam penentuan menu, kandungan gizi bahan baku, dan pengolahan pangan tersebut agar kandungan gizinya tetap terjaga,” kata Eni, Senin (20/1/2025).

Untuk memantau indikator keberhasilan dan standarisasi nasional tersebut perlu diadakan kolaborasi dengan berbagai pihak agar hasilnya maksimal.

Mulai dari pihak sekolah, ahli pangan, ahli gizi, dan pemerintah daerah setempat.