Apa yang Membuat Kepuasan Publik Terhadap Prabowo-Gibran Sangat Tinggi? Ini Penjelasan Detailnya

Kondisi ini berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019, di mana pendukung Jokowi dan Prabowo terfragmentasi. 

"Kalau kita lihat hasil Pilpresnya, itu Pak Jokowi menang cuma 54 persen. Sementara Pak Prabowo menang 58 persen. Itu saja sudah unggul," katanya. 

Kris menyebut isu keberlanjutan program dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi. 

Sementara itu, saat awal Jokowi memimpin tidak ada isu keberlanjutan program dari pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Alasan tingkat kepuasan pemerintahan Prabowo tinggi 

Sementara itu, data Litbang Kompas memperlihatkan beberapa hal yang membuat tingginya apresiasi publik terhadap kinerja awal Prabowo-Gibran.

Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan Prabowo di 100 hari pertamanya dinilai cukup ampuh dalam menarik simpati rakyat dan populis. 

Sebanyak 30,2 persen responden menilai kinerja yang pemerintah tunjukkan dalam 100 hari pertama ini sudah baik. 

Kemudian, 18,1 persen responden menilai Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang merakyat. 

Selanjutnya, 14,4 persen responden menilai baik karena adanya kebijakan bantuan sosial (bansos), seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH). 

Selain tiga besar alasan ini, responden juga terkesan optimis dengan program perencanaan Prabowo untuk Indonesia dalam jangka panjang. 

Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah juga dinilai oleh Ignatius Kristanto sebagai salah satu alasan kenapa publik memberikan apresiasi pada kinerja Prabowo. 

Namun, dari hasil survei Litbang Kompas, responden juga menyimpan sejumlah ketidakpuasan kepada pemerintahan yang tengah berjalan. 

Sebanyak 29,2 persen responden menyebut, alasan yang paling kuat adalah karena bansos tidak disebar secara merata bahkan tidak tepat sasaran.

Sementara itu, 19,5 persen responden mengaku tidak puas kepada pemerintah karena ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak stabil sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan. 

Sejalan dengan itu, 17,1 persen mengeluhkan harga kebutuhan pokok atau sembako yang saat ini sangat mahal. 

Lalu, 12,6 persen responden tidak puas dengan kinerja pemerintah karena lemahnya penegakan terhadap pejabat yang korupsi. 

Selain empat alasan besar ini, masyarakat tampak terbagi, mereka menyatakan kekecewaan karena ada sejumlah program di era Prabowo yang tidak mengenakkan hati. 

Contohnya, naiknya harga BBM, potongan Tapera, hingga belum terpenuhinya janji-janji di masa kampanye. 

Namun, hasil survei Litbang Kompas juga memperlihatkan bahwa responden mengapresiasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang berupaya mewujudkan delapan misi yang diusung selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, atau dikenal dengan Asta Cita. 

Terlihat, sebanyak 85 persen responden merasa puas dengan program pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis. 

Kemudian, 82,1 responden puas dengan program pemerintah merenovasi sekolah-sekolah yang rusak. Lalu, 81 responden puas karena pemerintah membangun rumah sakit lengkap berkualitas. 

Selanjutnya, 78,1 persen responden puas karena pemerintah memberikan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 

Lalu, 74,6 persen puas karena pemerintah dinilai mampu menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun. 

Sebanyak 73,4 persen responden juga menyatakan puas karena pemerintah meningkatkan pembangunan infastruktur desa. 

Lalu, 71 persen puas atas kenaikan gaji ASN, TNI-Polri, dan pejabat negara. Serta, 70,8 persen puas karena pemerintah menambah program kartu kesejahteraan sosial. 

Sementara itu, beberapa kerja pemerintah lainnya tingkat kepuasannya berada di bawah 70 persen. 

Di antaranya, pemberian BLT, makan bergizi gratis, rumah murah, dan meningkatkan pendapatan negara. 

Metode penelitian Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dari tanggal 4-10 Januari 2025. 

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error penelitian lebih kurang 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. 

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara). (Kompas.com)