Apa yang Membuat Kepuasan Publik Terhadap Prabowo-Gibran Sangat Tinggi? Ini Penjelasan Detailnya

Sementara yang tidak puas naik menjadi 24,7 persen. Kemudian, responden kelas atas hanya 67,9 persen yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo. 

Sedangkan 32,1 persennya merasa tidak puas. 

Namun, secara keseluruhan memang tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama kerja pemerintahan Prabowo-Gibran memang sangat tinggi mencapai 80,9 persen. 

Bahkan, Litbang Kompas memotret bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran melampaui tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi. 

Berdasarkan data Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik pada 100 hari kerja Jokowi pada periode awal menjabat yakni periode 2014-2019. 

Pada Januari 2015 atau 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Litbang Kompas mencatat bahwa tingkat kepuasan publik berada di angka 65,1 persen. 

Meskipun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di akhir pemerintahannya, yakni pada 2024 mencapai 75,6 persen. 

"Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran tinggi 80,9 persen ini termasuk tinggi. Pak Jokowi kan 75,6 persen (di akhir periode pemerintahan)," ujar Kris. 

"Pak Jokowi 65 (persen, pada 100 hari kinerja), sementara Pak Prabowo langsung 80 (persen),” katanya lagi.

Kenapa bisa lampaui Jokowi? Kris mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo lebih tinggi dibandingkan Jokowi. 

Salah satunya adalah Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis dalam tiga bulan ini. Di antaranya, makan bergizi gratis, tes kesehatan gratis, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah dan yang lainnya. 

"Walaupun beberapa program masih janji ya. Itu yang membuat harapan masyarakat tinggi sekali,” kata Kris. 

Tak hanya itu, euforia pemilihan presiden (pilpres) masih terasa selama tiga bulan ini. 

"Euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali ekspektasinya kepada Pak Prabowo, sehingga posisinya tinggi," ujarnya. 

Apalagi, Kris mengatakan, Pilpres 2024 tidak menyebabkan polarisasi di masyarakat.