Pemkab Bantul Masih Tunggu Kebijakan Alur Pendistribusian Pupuk Subsidi Melalui Gapoktan

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul masih menunggu kebijakan alur pendistribusian pupuk subsidi melalui gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Kebijakan itu direncakan oleh Pemerintah Pusat pada beberapa waktu lalu.

Pengawas Pupuk dan Pestisida Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Retno Puji Astuti, mengaku belum mengetahui kapan wacana itu benar-benar dijalankan.

Pasalnya, sampai saat ini, belum ada regulasi baru yang mengatur soal penyaluran pupuk tersebut.

"Di berita kan juga sudah ramai soal pak Presiden bilang penyaluran pupuk langsung ke Gapoktan. Tapi, sampai sekarang masih wacana. Jadi, surat resmi belum ada," katanya, Minggu (19/1/2025).

Maka dari itu, untuk penyaluran pupuk subsidi saat ini masih dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti sebelumnya.

Di mana, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi dilakukan melalui produsen, distributor, kios, dan petani.

Baca juga: Penggarapan Proyek Jalan dan Pengairan di Bantul Dimungkinkan Mundur

Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan penghimpunan atau pendataan kesiapan Gapoktan apabila kebijakan penyaluran pupuk subsidi dengan mekanisme baru itu diterapkan.

"Karena, untuk Gapoktan yang akan menyalurkan pupuk wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Gapoktan harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), harus berbadan hukum, serta harus punya surat keterangan lainnya," jelasnya.

Retno melanjutkan, apabila Gapoktan tidak memenuhi persyaratan yang ada, maka mekanisme pendistribusian pupuk subsidi dilakukan seperti sebelumnya yakni melalui kios. 

"Dan mekanisme baru ini, di Indonesia belum berjalan. Tapi, sepertinya ada yang masuk pilot project. Nah, pilot project itu di daerah mana, sejauh ini saya kurang tahu. Yang jelas di DI Yogyakarta ini tidak masuk pilot project itu," tutup dia.(*)