2025 Ibadah Haji Terakhir di Bawah Kemenag: Siapa yang Akan Mengelola Selanjutnya?

TRIBUNJOGJA.COM - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 akan menjadi yang terakhir yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag).

 "Ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola Kemenag, jadi kami ingin husnul khotimah. Kami ingin menciptakan senyuman bagi para jemaah haji Indonesia," ungkap Nasaruddin dalam pernyataannya pada Jumat (17/1/2025) seperti yang dikutip Tribunjogja.com dari kompas.com.

Ia juga menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh proses ibadah haji tahun ini berjalan damai dan nyaman.

Menurut Nasaruddin, pemerintah berfokus memberikan pelayanan terbaik kepada para calon jemaah haji di Tanah Suci. 

"Pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini tentunya sudah dipesankan oleh Presiden Prabowo," jelasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa penurunan biaya haji menjadi Rp 55,4 juta telah membuat para calon jemaah merasa lebih tenang. 

Baca juga: Sudah Punya Payung Hukum, Guru ASN dan PPPK Kini Bisa Mengajar di Sekolah Swasta

"Mereka juga akan tersenyum jika setibanya di Tanah Suci yang betul-betul mereka rindukan, mendapatkan pelayanan terbaik dari kita semua," tambahnya. 

Nasaruddin berharap para jemaah dapat kembali dengan perasaan bahagia dan mencapai predikat haji mabrur.

Ia juga menekankan pentingnya memberikan perhatian lebih pada manasik haji sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepuasan jemaah. 

"Artinya, manasik haji juga perlu kami perhatikan betul. Kami ciptakan senyuman-senyuman ini," tuturnya.

Sebagai informasi, kuota haji Indonesia pada 1446 Hijriah atau 2025 ditetapkan sebanyak 221.000 orang, dengan dukungan dari 2.210 petugas yang akan membantu jemaah selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Namun, hingga saat ini belum diumumkan secara resmi siapa yang akan mengambil alih pengelolaan ibadah haji di masa mendatang. Perubahan ini membuka diskusi luas mengenai arah baru dalam manajemen haji di Indonesia.

( Kompas.com )